POJOKJABAR.com – Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Harry Saputra Gani (HSG), mendesak agar pihak-pihak yang terlibat dalam pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) segera diungkap ke publik.
Pria yang disapa HSG ini meminta transparansi diperlukan agar tidak semua partai politik terseret dalam tuduhan.
“Sebutin saja partainya dan siapa oknumnya, supaya jelas dan nggak semua partai kena imbasnya,” ucapnya Selasa (11/2).
HSG menekankan, sejauh yang ia ketahui, tidak ada praktik serupa di partainya. Oleh karena itu, ia mendorong penelusuran mendalam terhadap dugaan tersebut.
Tak hanya soal PIP, HSG juga meminta audit menyeluruh terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang rutin menerima anggaran besar setiap tahunnya.
“Kasus ini harus diusut tuntas. Ini menyangkut hak siswa, nggak boleh ada potongan sama sekali. Dana yang sudah dipotong harus dikembalikan,” tegasnya.
Menurut HSG, pengembalian dana penting dilakukan mengingat PIP ditujukan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dan berisiko putus sekolah. Dan memperingatkan pihak sekolah agar tidak mengelola dana tersebut apalagi melakukan pemotongan.
“Ini dana untuk siswa, bukan untuk dikelola sekolah, apalagi sampai dipotong. Itu pelanggaran,” pungkasnya