JABAR POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol biasa di sapa Aa Ula melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pawenang, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Kamis 22 Januari.
Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Dalam kunjungan tersebut, Aa Ula mencatat sejumlah persoalan krusial yang masih dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga perlu penanganan serius dari semua pihak.
Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah pelayanan kesehatan dasar yang dinilai belum optimal, baik dari sisi akses masyarakat maupun kualitas layanan yang diterima.
“Masih ada warga yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan secara cepat dan merata,” kata Aa Ula, mengawali pembicaraan kepada pojoksatu saat usai acara, Kamis ( 22/01 ).
Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar tidak menimbulkan ketimpangan pelayanan, terutama bagi masyarakat di wilayah desa.
Selain layanan kesehatan, persoalan ketidaktepatan data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan juga menjadi temuan penting dalam kegiatan pengawasan tersebut.
Aa Ula menyebut, masih ditemukan warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru belum terakomodasi, sementara di sisi lain terdapat data yang dinilai tidak tepat sasaran.
“Validitas data menjadi kunci. Kalau data tidak akurat, maka program sebaik apa pun tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tambah Aa Ula.
Tak hanya itu, Maula juga menyoroti keterbatasan sarana olahraga secara umum dan ruang aktivitas kepemudaan di Desa Pawenang.
Minimnya fasilitas tersebut dinilai dapat berdampak pada pengembangan potensi generasi muda, baik di bidang olahraga maupun kegiatan sosial dan kreatif.
Dalam kesempatan tersebut, Aa Ula menegaskan pentingnya peran seluruh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dalam mendukung kualitas lingkungan dan pelayanan publik.
Ia mendorong adanya kebijakan kebersihan rutin di lingkungan perkantoran pemerintahan, sekolah, hingga fasilitas umum.
Menurut Aa Ula, budaya bersih harus dibangun secara konsisten. Ia mendorong agar sekolah-sekolah, khususnya tingkat SD dan SMP, membiasakan kegiatan kebersihan minimal dua kali dalam sepekan, seperti pada hari Rabu dan Jumat, dengan durasi singkat namun rutin.
“Kebersihan tidak perlu lama, cukup 5 sampai 10 menit, tapi dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan. Ini soal membangun kebiasaan,” tambahnya.
Aa Ula juga menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, hingga pengelola pasar dan kantor pelayanan publik, agar lingkungan tetap bersih dan bebas sampah.
Terkait pengelolaan sampah, Aa Ula menyampaikan bahwa ke depan diperlukan penguatan sarana dan prasarana, termasuk optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah (TPS).
Politisi muda dari fraksi Gerindra ini juga mendorong agar pengelolaan sampah tidak hanya berhenti pada pembuangan, tetapi juga diarahkan menjadi potensi ekonomi melalui sistem pengolahan yang lebih modern.
“Pengelolaan sampah harus dilihat sebagai peluang. Kalau dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber pendapatan dan membuka lapangan kerja,” katanya.
Hasil pengawasan ini, lanjut Aa Ula, akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Anggota DPRD Provinsi yang juga putra Gubernur ini berharap, melalui pengawasan langsung ke lapangan, kualitas pelayanan publik di desa-desa Jawa Barat, termasuk Desa Pawenang, dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.***