POJOKJABAR.com – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) resmi memasuki tahap transisi menuju pemulihan pascabencana longsor yang melanda wilayah Cisarua.
Setelah masa tanggap darurat dinyatakan berakhir, pemerintah kini memusatkan perhatian pada langkah rehabilitasi, rekonstruksi, serta penyiapan relokasi bagi warga terdampak agar kehidupan masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail di Bandung, Jumat, mengatakan penutupan masa tanggap darurat setelah penanganan darurat berlangsung selama 14 hari sesuai ketetapan bupati, serta mempertimbangkan hasil koordinasi lintas instansi dan komunikasi dengan keluarga korban.
“Dengan mempertimbangkan berbagai pihak masa tanggap darurat ini ditutup, penanganan bencana akan dilanjutkan ke tahap transisi menuju pemulihan,” tutur Asep Ismail.
Tahap pemulihan akan diawali dengan inventarisasi kebutuhan di lapangan, baik untuk perbaikan infrastruktur dasar maupun pemulihan sosial ekonomi warga.
Pemerintah daerah menargetkan akses jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta sarana air bersih di kawasan terdampak dapat segera dipulihkan agar aktivitas masyarakat kembali normal.
Selain rehabilitasi infrastruktur, Pemkab Bandung Barat juga memprioritaskan penyiapan relokasi bagi warga yang rumahnya berada di zona rawan longsor.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya perlindungan jangka panjang, sejalan dengan rekomendasi mitigasi bencana agar masyarakat tidak kembali tinggal di kawasan berisiko tinggi.
“Kami ingin memastikan pemulihan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya membangun kembali fisik wilayah yang terdampak, tetapi juga memulihkan kehidupan masyarakat secara sosial dan ekonomi,” lanjutnya.
Sementara itu, Incident Commander (IC) penanganan longsor Cisarua Ade Zakir menambahkan bahwa inventarisasi kebutuhan menjadi langkah awal dalam masa pemulihan, baik untuk perbaikan infrastruktur maupun pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Kami sedang mendata kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi, tidak hanya infrastruktur fisik, tetapi juga bagaimana roda ekonomi warga bisa kembali berjalan,” ujarnya.
Dirinya menyebut pemulihan ini juga akan menyasar infrastruktur dasar seperti akses jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan agar kehidupan masyarakat kembali normal.
Pemerintah juga terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan seluruh kebutuhan warga terdampak dapat tertangani dengan baik.
Skema relokasi saat ini masih dalam tahap pembahasan melalui mekanisme musyawarah bersama pemerintah desa dan warga terdampak, termasuk kemungkinan pemanfaatan lahan yang aman untuk hunian baru.
“Kebutuhan relokasi sekitar 53 unit. Salah satu alternatif yang dikaji adalah pemanfaatan tanah carik desa, dengan keputusan menunggu hasil musyawarah desa,” katanya.
Kondisi pengungsian dilaporkan telah kosong dan kebutuhan dasar seperti air bersih telah terpenuhi melalui pembangunan sumur bor di wilayah terdampak.
Di sisi lain, upaya mitigasi bencana ke depan menjadi perhatian serius.
Evaluasi terhadap tata ruang, kondisi lingkungan, serta kerawanan geologis kawasan Cisarua menjadi bagian penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Dengan memasuki tahap pemulihan ini, Pemkab Bandung Barat berharap masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan menata kembali kehidupan mereka dengan dukungan penuh dari pemerintah, dunia usaha, relawan, dan seluruh elemen masyarakat.