POJOKJABAR.com, KARAWANG – Senja baru saja tenggelam di ufuk Karawang ketika suasana di depan Gedung Paripurna DPRD Karawang berubah menjadi panggung demokrasi yang tak biasa. Di tengah sisa asap ban terbakar, barikade petugas, dan sorot lampu jalan yang mulai mendominasi malam, ketegangan perlahan mencair menjadi dialog terbuka antara mahasiswa dan wakil rakyat.
Momen itu terjadi sekitar pukul 19.00 WIB. Saat sebagian massa masih berdiri dengan wajah tegang, tiga legislator Karawang justru memilih menanggalkan formalitas. Iqbal Jamalullail atau yang akrab disapa Gus Iqbal dari Fraksi Gerindra, bersama Dede Anwar dan Asep Junaedi, duduk lesehan di atas paving blok pelataran gedung DPRD.
Tak ada kursi empuk. Tak ada meja rapat. Tak ada sekat protokoler.
Pilihan untuk duduk melantai itu seketika mengubah suasana. Jarak yang sebelumnya terasa lebar antara mahasiswa dan anggota dewan mendadak luruh. Di tengah malam yang mulai pekat, pelataran Gedung DPRD Karawang menjelma menjadi ruang diskusi terbuka, tempat suara mahasiswa didengar tanpa dinding pembatas.
Suasana kian hidup ketika Gus Iqbal mengambil pengeras suara atau toa. Dengan nada lantang yang memecah kebisingan malam, ia tidak datang dengan bahasa birokrasi yang kaku. Sebaliknya, ia justru menyampaikan apresiasi terbuka terhadap gerakan mahasiswa yang turun ke jalan.
“Saya ucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa sebagai agen perubahan, sebagai pilar utama pembangunan Indonesia,” ujar Gus Iqbal di hadapan massa aksi.
Pernyataan itu langsung disambut riuh mahasiswa yang melingkar di sekeliling pelataran gedung. Di tengah suasana yang sebelumnya memanas, ucapan tersebut menjadi penanda bahwa malam itu arah aksi mulai bergeser, dari konfrontasi menuju percakapan.
Gus Iqbal menegaskan kehadiran mahasiswa dengan tujuh tuntutan tegas bukanlah gangguan bagi DPRD, melainkan pengingat bagi para wakil rakyat agar tetap berpihak pada kepentingan publik.
Menurutnya, seluruh poin tuntutan yang dibawa mahasiswa bukan isu baru. Ia menyebut berbagai persoalan yang disampaikan, mulai dari pendidikan hingga perlindungan tenaga kerja lokal, telah menjadi bagian dari perhatian Fraksi Gerindra di DPRD Karawang.
“Sudah kami baca dan pelajari. Tidak satu pun yang tidak kami bahas, dan tidak ada yang tidak kami tekankan kepada Pemkab Karawang. Kami akan menjadi partai yang paling depan untuk terus memperjuangkan masyarakat Karawang,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi titik penting dalam dialog malam tersebut. Sebab, mahasiswa yang sejak sore menyuarakan keresahan publik akhirnya mendapat respons langsung dari anggota legislatif, bukan sekadar janji formal di balik ruang rapat.
Dalam forum terbuka itu, Gus Iqbal didampingi Dede Anwar dan Asep Junaedi menerima langsung dokumen bertajuk “7 Tuntutan Tegas” dari mahasiswa. Dokumen itu merupakan rangkuman keresahan sosial yang selama ini dirasakan masyarakat Karawang di tengah laju industrialisasi dan persoalan kebijakan daerah.
Adapun tujuh tuntutan yang diserahkan mahasiswa meliputi berbagai isu mendasar.
Pertama, mahasiswa menyoroti persoalan pendidikan yang dinilai semakin bergeser menjadi komoditas. Mereka mendesak pemerintah memprioritaskan dana pendidikan dan menolak penghapusan program studi non-industri yang dianggap penting untuk menjaga keberagaman keilmuan.
Kedua, mahasiswa menuntut penghapusan praktik yang mereka sebut sebagai perbudakan modern di sektor kerja. Mereka mendesak pencabutan regulasi outsourcing dan skema magang murah yang dinilai merugikan pekerja dan menghilangkan kepastian kerja.
Ketiga, mahasiswa menuntut kedaulatan tenaga kerja lokal. Mereka meminta pemerintah daerah memberi sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan kuota minimal 60 persen tenaga kerja lokal di Karawang.
Keempat, mahasiswa menyoroti nasib buruh tani yang dinilai kian terdesak di tengah masifnya industrialisasi. Mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas harga gabah serta menjamin ketersediaan pupuk bagi petani.
Kelima, mahasiswa mendesak pemerintah daerah lebih transparan dalam menangani tingginya angka putus sekolah. Mereka meminta solusi konkret, bukan sekadar data administratif.
Keenam, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap keterlibatan militer dalam ruang sipil, khususnya di sektor pendidikan. Mereka menilai ruang sipil harus tetap steril dari intervensi militer.
Ketujuh, mahasiswa mendesak penghentian kriminalisasi terhadap aktivis serta meminta pembebasan mereka yang ditahan karena menyuarakan aspirasi rakyat.
Tujuh tuntutan itu diterima langsung oleh tiga anggota DPRD Karawang yang hadir malam itu. Gus Iqbal, Dede Anwar, dan Asep Junaedi secara kolektif menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi tersebut ke tingkat eksekutif.
Bagi mahasiswa, momen diterimanya aspirasi secara lesehan di pelataran gedung DPRD bukan sekadar simbolik. Cara itu dinilai menjadi bukti bahwa suara rakyat tak lagi bisa dibatasi oleh formalitas ruang rapat yang kaku dan eksklusif.
Di tengah sisa aroma asap dan jejak ketegangan demonstrasi, malam di DPRD Karawang justru ditutup dengan pemandangan yang jarang terjadi: dialog terbuka antara mahasiswa dan wakil rakyat, tanpa podium, tanpa sekat, dan tanpa jarak.
Aksi itu akhirnya ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal setiap poin tuntutan yang telah diserahkan. Mahasiswa menegaskan, meski dialog malam itu berakhir dengan jabat tangan di teras gedung, perjuangan belum selesai.
Bagi mereka, pengawalan terhadap kebijakan tidak berhenti pada diterimanya dokumen tuntutan. Justru setelah malam itu, pengawasan akan semakin ketat dilakukan hingga perubahan benar-benar dirasakan masyarakat Karawang.
Karena bagi mahasiswa, suara rakyat tidak cukup hanya didengar. Ia harus dijawab dengan kebijakan nyata. (Rohendi/Pojokjabar)