JABAR POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol, melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cileunca, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jum’at 30 Januari.
Kegiatan tersebut difokuskan pada kondisi infrastruktur dasar yang menjadi penopang utama aktivitas masyarakat desa, dalam segala segi kehidupan.
Dalam kunjungan lapangan tersebut, Maula Akbar atau akrab di sapa Aa Ula menemukan sejumlah ruas jalan desa dengan tingkat kerusakan bervariasi, mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan berat.
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat mobilitas warga serta berdampak pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Aa Ula menjelaskan bahwa infrastruktur jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik, bagi kepentingan seluruh masyarakat.
Diantaranya untuk distribusi hasil pertanian, hingga akses pendidikan dan kesehatan. Karena itu, kerusakan jalan desa tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang jelas.
“Jalan desa adalah urat nadi aktivitas warga. Ketika kondisinya rusak, maka banyak sektor ikut terdampak,” ujar Aa Ula, kepada pojoksatu.id saat ditemui di sela kegiatan pengawasan, Jum’at ( 30/01 ).
Aa Ula menambahkan, pemerintah desa sebenarnya memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga perbaikan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menurut Aa Ula yang juga putra Gubernur Jabar KDM ini, anggaran desa yang terbatas sering kali harus dibagi untuk berbagai kebutuhan mendesak lainnya.
Akibatnya, pembangunan infrastruktur jalan harus dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan kemampuan keuangan desa.
Dalam konteks tersebut, Aa Ula mendorong adanya sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi.
Agar persoalan infrastruktur dapat ditangani secara lebih efektif. Dukungan lintas level pemerintahan dinilai penting agar desa tidak berjalan sendiri menghadapi persoalan pembangunan.
“Tidak semua persoalan bisa diselesaikan oleh desa. Di sinilah peran pemerintah daerah dan provinsi untuk hadir dan memberikan dukungan,” jelasnya.
Aa Ula juga menekankan pentingnya pemetaan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan desa.
Ruas jalan dengan tingkat kerusakan paling parah dan berdampak langsung pada aktivitas masyarakat harus menjadi prioritas utama penanganan.
Hasil pengawasan ini, lanjut Maula, akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah serta pemerintah provinsi Jawa Barat.
Ia berharap, temuan di Desa Cileunca dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.
Melalui kegiatan pengawasan langsung ke lapangan, DPRD Jawa Barat berupaya memastikan bahwa persoalan infrastruktur di tingkat desa mendapatkan perhatian serius, sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.***