POJOKJABAR.com – Penggagas Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, melontarkan kritik terhadap sikap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menyatakan dukungan terhadap gerakan aktivis Botok bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dalam dinamika aksi politik di DPR RI, 27 Agustus 2026.
Heru menilai dukungan tersebut semestinya diikuti dengan langkah nyata, khususnya dalam pemberantasan korupsi di Jawa Barat. Ia mempertanyakan komitmen KDM terhadap persoalan korupsi kelas kakap yang terjadi di wilayah yang dipimpinnya.
Menurut Heru, sekitar dua pekan lalu dirinya telah menyampaikan tantangan kepada KDM agar pemerintah daerah berani membuat terobosan dalam pemberantasan korupsi, termasuk melalui gagasan sayembara bagi masyarakat yang mampu membantu mengungkap keberadaan koruptor kelas kakap di Jawa Barat.
Namun, hingga kini, Heru mengaku belum mendapatkan respons atas tantangan tersebut.
“Sebelum KDM berbicara tentang pemberantasan korupsi, aset koruptor maupun hukuman mati, seharusnya menjawab terlebih dahulu secara jujur dan bertanggung jawab tantangan yang saya sampaikan terkait pemberantasan koruptor kelas kakap di Jawa Barat,” kata Heru.
Heru menyebut sikap tersebut menjadi kontradiktif ketika KDM lantang berbicara mengenai pemberantasan korupsi di tingkat nasional, tetapi dinilai belum menunjukkan keberanian yang sama untuk menangani persoalan serupa di Jawa Barat.
Ia juga menyinggung posisi politik KDM yang belakangan disebut memiliki elektabilitas tinggi dalam berbagai wacana politik nasional. Menurut Heru, popularitas dan elektabilitas seharusnya dibarengi dengan keberanian mengambil tindakan konkret.
“Jangan hanya berbicara mengenai perampasan aset koruptor dan hukuman mati. Kalau memang serius, buktikan terlebih dahulu di Jawa Barat,” ujarnya.
Heru juga mengkritik dukungan KDM terhadap Botok dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Ia menilai gerakan masyarakat sipil tersebut memiliki posisi yang lebih tulus karena membawa isu pemberantasan korupsi secara langsung.
Meski mengakui gerakan tersebut memiliki keterbatasan dari sisi skala dan representasi, Heru menilai keberanian masyarakat sipil dalam menyuarakan pemberantasan korupsi tetap patut diapresiasi.
“Gerakan Botok dan teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menurut saya lebih terhormat karena mereka bergerak sebagai masyarakat sipil. Jangan sampai isu tersebut justru digunakan hanya untuk mencari simpati politik,” katanya.
Lebih lanjut, Heru menilai KDM harus kembali fokus menjalankan tanggung jawabnya sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia meminta isu pemberantasan korupsi tidak sebatas menjadi pernyataan politik, tetapi diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan yang dapat diukur.
Heru bahkan menilai sikap KDM dalam menyikapi isu korupsi masih belum konsisten antara pernyataan di tingkat nasional dengan tindakan di daerah.
“Jangan sampai isu pemberantasan korupsi hanya menjadi pencitraan. Kalau memang berani, tunjukkan dengan tindakan nyata dan buktikan Jawa Barat serius memberantas korupsi kelas kakap,” tegas Heru.
Ia berharap KDM tidak hanya memberikan dukungan secara verbal terhadap gerakan antikorupsi, tetapi juga berani membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengungkap kasus-kasus korupsi di Jawa Barat.
Bagi Heru, keberanian mengambil langkah konkret dinilai jauh lebih penting dibandingkan sekadar membangun citra politik melalui isu pemberantasan korupsi.***