POJOKJABAR.com — Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang disebut mengundang Botok dan sejumlah aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendapat sorotan tajam dari aktivis asal Cirebon, Heru Cirebon.
Heru menilai langkah tersebut justru berpotensi menjadi “bunuh diri politik” bagi Dedi Mulyadi, terutama jika dikaitkan dengan masa depan politiknya menuju Pemilu 2029.
Menurut Heru, Dedi Mulyadi saat ini merupakan salah satu figur politik yang memiliki elektabilitas tinggi. Namun, ia menilai popularitas tersebut tidak cukup jika tidak dibarengi keberanian menghadapi persoalan korupsi, khususnya dugaan korupsi berskala besar di Jawa Barat.
“Saya sangat yakin bahwa hari ini KDM sedang mengalami kiamat dan mengubur dirinya dalam-dalam dalam kegiatan politik yang saya kategorikan sebagai politik membinasakan dirinya,” ucapnya
Heru bahkan menyebut langkah Dedi Mulyadi mengundang aktivis antikorupsi sebagai manuver pencitraan yang menurutnya justru dapat merugikan citra politik sang gubernur.
Ia mengaku pernah berulang kali menantang agar persoalan korupsi kelas kakap di Jawa Barat dibahas secara terbuka, termasuk melalui gagasan sayembara penangkapan koruptor.
“Saya, Heru Cirebon, yang juga penggagas Parlemen Bayangan di Insinyur Pasti, pernah dan berulang kali menyatakan tantangan untuk melakukan sayembara tangkap koruptor kakap, khususnya di Jawa Barat, atau minimal membicarakan masalah korupsi besar di Jawa Barat. Tetapi hasilnya, nihil,” katanya.
Karena itu, Heru mempertanyakan langkah Dedi Mulyadi yang kini disebut mengundang aktivis yang selama ini menyuarakan pemberantasan korupsi, perampasan aset koruptor hingga hukuman berat bagi koruptor.
Menurutnya, tindakan tersebut tidak otomatis menunjukkan keberpihakan terhadap agenda pemberantasan korupsi.
“Ini sekali lagi saya katakan: bunuh diri politik terhadap dirinya dan masa depannya,” tegas Heru.
Heru menilai Dedi Mulyadi belum menunjukkan keberanian politik untuk berhadapan langsung dengan persoalan korupsi kelas kakap di Jawa Barat.
“Dedi Mulyadi adalah ‘ayam sayur’, Dedi Mulyadi adalah ‘raja kecil’, Dedi Mulyadi tidak punya nyali dalam hati kecil maupun keyakinan politiknya,” ujarnya.
Heru juga mempertanyakan alasan Dedi Mulyadi mengundang aktivis antikorupsi dan kelompok yang selama ini menyuarakan hukuman berat bagi koruptor.
Ia menilai isu pemberantasan korupsi dan kemanusiaan tidak semestinya digunakan untuk kepentingan elektoral maupun pencitraan politik.
“Yang dilakukan Dedi Mulyadi dengan mengundang aktivis antikorupsi dan pendukung hukuman mati adalah sebuah pencitraan yang sangat naif, vulgar,” kata Heru.
Tak hanya mengkritik Dedi Mulyadi, Heru juga mempertanyakan keputusan Botok dan aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang memenuhi undangan tersebut.
Ia mempertanyakan apakah pertemuan tersebut dapat memberikan dampak nyata terhadap agenda pemberantasan korupsi yang selama ini mereka perjuangkan.
“Jika seandainya Anda mengetahui juga, atau setidaknya tahu Dedi Mulyadi adalah pemimpin yang sangat takut dengan koruptor, mengapa Anda harus datang? Mengapa Anda melayani undangannya?” ujar Heru.
Heru menegaskan, kritik tersebut disampaikannya sebagai bentuk sikap politik dan pandangan pribadi terhadap langkah Dedi Mulyadi.
Ia meminta masyarakat menilai sendiri apakah pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun gerakan antikorupsi atau justru memiliki kepentingan politik tertentu.
“Masyarakat tentunya kita sudah bisa bijak, kita sudah pintar, kita juga sudah dewasa dan cerdik untuk bisa memberikan apresiasi, atau bahkan kritik, atau bahkan menghina siapa saja yang memanfaatkan isu-isu kemanusiaan, pemberantasan korupsi, dan tangkap koruptor kelas kakap, hukuman mati buat koruptor, tetapi justru dibelokkan untuk kepentingan sangat sempit sekali, kepentingan elektoral, kepentingan politik,” katanya.
Heru kembali menegaskan bahwa menurut pandangannya, penggunaan isu antikorupsi dalam komunikasi politik tanpa keberanian menghadapi kasus-kasus besar justru dapat menjadi bumerang.
“Ini kesempatan Dedi Mulyadi yang terakhir kalinya dalam karir politiknya memanfaatkan aktivis kemanusiaan, antikorupsi, hukuman mati bagi koruptor untuk kepentingan pribadinya,” pungkas Heru.***