POJOKSATU.COM, SUBANG — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Subang mulai menyoroti rendahnya realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2026. Hingga Agustus, serapan belanja daerah baru mencapai 47,52 persen.
Anggota Banggar DPRD Subang, A. Fauzi Ridwan, yang juga anggota Komisi III dan anggota Fraksi PKB, menilai pemerintah daerah perlu segera melakukan evaluasi, terutama terhadap belanja modal yang realisasinya masih sangat rendah.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dari pagu belanja daerah sekitar Rp2,821 triliun, realisasi hingga Agustus baru mencapai sekitar Rp1,341 triliun atau 47,52 persen.
Yang menjadi perhatian utama adalah belanja modal.
Dari anggaran belanja modal sekitar Rp265,16 miliar, realisasinya baru mencapai Rp29,38 miliar atau 11,08 persen. Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp235,78 miliar yang belum terealisasi.
Fauzi mengatakan angka tersebut perlu dijelaskan secara rinci oleh pemerintah daerah.
“Belanja modal baru 11 persen. Ini harus kita lihat secara detail. Rp235 miliar lebih belum terealisasi. Persoalannya apa? Apakah pengadaan, perencanaan, pelaksanaan, atau ada persoalan lain?”
Menurutnya, DPRD tidak cukup hanya menerima laporan persentase serapan. Banggar harus mengetahui posisi setiap kegiatan yang menggunakan anggaran tersebut.
“Kami ingin tahu berapa yang sudah kontrak, berapa yang masih proses pengadaan, berapa yang belum dilelang, dan berapa yang diproyeksikan tidak selesai sampai akhir tahun,” ujarnya.
Fauzi menegaskan, rendahnya serapan tidak boleh kemudian diselesaikan dengan cara mengejar belanja secara terburu-buru pada penghujung tahun.
“Jangan sampai karena mengejar serapan, semua kegiatan dipaksakan menumpuk di akhir tahun. Kita ingin APBD terserap, tetapi kualitas pekerjaan dan manfaat bagi masyarakat harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Menurutnya, APBD bukan sekadar angka yang harus habis dibelanjakan. Setiap rupiah harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan APBD bukan hanya berapa persen yang terserap. Yang lebih penting adalah apa output-nya dan apa manfaatnya untuk masyarakat,” ujarnya.
Fauzi juga menyoroti kondisi realisasi pendapatan daerah yang hingga Agustus telah mencapai sekitar 51,44 persen, sementara realisasi belanja baru 47,52 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perhatian terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengeksekusi program yang telah dianggarkan.
“Pendapatan sudah lebih dari 51 persen, tetapi belanja baru 47 persen. Jangan sampai uangnya tersedia, tetapi program pembangunannya justru terlambat,” paparnya.
Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang memiliki tingkat realisasi rendah.
Fauzi memastikan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan anggaran yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang salah. Kami ingin tahu masalahnya supaya bisa dicari solusinya. Tetapi jangan sampai persoalan baru terlihat ketika tahun anggaran sudah hampir habis,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan data yang lebih rinci kepada DPRD sehingga dapat diketahui kegiatan mana yang berjalan sesuai target dan kegiatan mana yang membutuhkan percepatan.
“APBD adalah uang rakyat. Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas,” pungkasnya.***