Wisata di Sukabumi Jadi Daya Tarik, Pemkab Tak Kecipratan PAD?

Jembatan gantung Situgunung menjadi wisata primadona di Kabupaten Sukabumi./Foto: Istimewa

Jembatan gantung Situgunung menjadi wisata primadona di Kabupaten Sukabumi./Foto: Istimewa


POJOKJABAR.com, SUKABUMI– Segudang objek wisata di Sukabumi kini menjadi daya tarik, contohnya ialah status UNESCO Global Geopark (UGG) Ciletuh-Palabuhanratu.

Pamor UGG Ciletuh-Palabuhanratu justru saat ini mulai tergerus dengan adanya objek wisata jembatan gantung Suspension Bridge di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) di Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi.

Tak tanggung-tanggung, setiap hari sedikitnya ada 300 pengunjung yang datang.

Bahkan pada akhir pekan, lebih dari 1000 wisatawan yang berkunjung ke jembatan yang diklaim sebagai jembatan gantung terpanjang se-asia ini. Apalagi pada musim liburan, wisatawan harus rela antre puluhan meter.

Namun sayang, dibalik eksotisnya pesona jembatan gantung ini, menyisakan banyak masalah. Mulai dari kerusakan lingkungan, sampah dan lainnya. Sementara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, harus gigit jari dan seolah hanya kena getahnya saja.

Pasalnya, Pemkab Sukabumi tak sedikitpun kecipratan dari hasil pendapatan objek wisata jembatan gantung Situ Gunung tersebut. Padahal kalau dilihat dari pemasukan yang diterima oleh pengelola, paling sedikit bisa mencapai Rp50 juta hanya dalam kurun waktu dua hari saja yakni Sabtu-Minggu.

Itu dihitung dari jumlah pengunjung yang datang. Di mana, pada moment weekend (Sabtu-Minggu), jumlahnya paling sedikit mencapai 1000 orang. Itu belum termasuk hari libur.

Sedangkan setiap pengunjung, dipungut Rp50 ribu untuk orang dewasa. Sedangkan anak-anak usia 6-12 tahun, dikenakan tarif Rp25 ribu.

“Ya, dari jembatan gantung ini memang tidak ada pemasukan untuk PAD. Karena, PNBP-nya langsung masuk ke Kementrian Keuangan RI. Itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang ada,” ungkap Kepala Resort Situ Gunung Balai Besar TNGP, Asep Suganda kepada Radar Sukabumi (Pojokjabar.com group).

Diakuinya, keberadaan jembatan gantung tersebut membuat peningkatan signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebelum adanya jembatan gantung, PNPB hanya Rp400 juta sampai Rp500 juta pertahunnya. Sedangkan saat ini, bisa mencapai Rp5 miliar. Dan lagi-lagi, Pemkab Sukabumi hanya bisa gigit jari.

“Untuk pemerintah daerah, sesuai aturan hanya bisa memungut dari sektor pajak restoran saja. Selain dari itu, semuanya masuk ke kas negara,” terangnya.

Seperti diketahui, jembatan gantung Situ Gunung ini diresmikan pada 9 Maret 2019 oleh Menko Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar. Tapi sayang, ketika tim Radar Sukabumi menyambangi PT. Fontis Aquamvivam untuk konfirmasi, pihak perusahaan yang bergelut di bidang objek wisata tersebut sulit untuk ditemui. Bahkan, Tim Radar Sukabumi sempat dipingpong oleh petugas. Karena hari sudah mulai malam, akhirnya tim memutuskan untuk kembali pada hari berikutnya.

Namun, kejadian sama terulang kembali. Di mana tim Radar Sukabumi sulit untuk konfirmasi dengan pihak PT Fontis Aquamvivam sehingga harus menunggu dari pagi hari hingga sekira pukul 20.00 WIB, baru dapat bertemu dengan perwakilan pihak perusahaan yang siap untuk diwawancara.

“Mohon maaf, harus menunggu karena kami semuanya sedang sibuk baru bisa bertemu sekarang,” ungkap salah seorang pengelola Jembatan Situ Gunung dari PT. Fontis Aquamvivam, Rustandi kepeda Radar Sukabumi.

Rustandi menjelaskan, biasanya pengunjung paling banyak itu diakhir pekan bisa mencapai 1000 orang lebih. Kalau hari biasa, paling 300 orang. “Untuk jumlah pengunjung pastinya kami tidak mengetahui karena langsung dari pusat yang mendata,” kilahnya.

Jembatan gantung ini, memiliki panjang 243 meter dengan ketinggian 161 meter di atas permukaan tanah. Menurutnya, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para pengunjung, pengelola mengharuskan menggunakan safety belt (sabuk pelindung) karena dikhawatirkan terjadi guncangan yang berlebihan. “Dengan menggunakan safety belt ini, pengunjung bisa lebih aman. Khawatirnya terjadi guncangan baik diakibatkan gempa bumi, angin ribut atau yang lainnya,” ujarnya.

Disinggung soal PAD, Rustandi mengaku, sejauh ini tidak ada pajak yang masuk ke Pemkab Sukabumi. Hal ini karena pajaknya langsung masuk kepada pemerintah pusat. “Ya tidak ada masuk PAD, karena pajaknya langsung ke pusat,” timpalnya.

Rustandi menambahkan, dengan keberadaan Jembatan Gantung Situ Gunung ini, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Menurutnya, masyarakat bisa memanfaatkan untuk berjualan, ngojek dan lainnya. “Saat ini saja, warga setempat banyak yang jualan dan ngojek. Sehingga dengan keberadaan jembatan ini, banyak masyarakat terberdayakan,” paparnya.

Kabid Pajak Daerah 1, Bapenda Kabupaten Sukabumi, Luki Mufti mengaku, sejauh ini pajak Jembatan Gantung Situ Gunung tidak masuk kepada pemerintah daerah. Sebab itu, pada 19 Maret 2019 lalu Bapenda melayangkan surat kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia nomor 970/595/pajak 1 terkait Pemungutan Pajak Daerah di Kawasan Taman Nasional.

Pada 1 April 2019, Kementrian Keuangan RI membalas surat yang sudah dilayangkan Pemkab Sukabumi dengan surat nomor 8-58/pk.3/2019 terkait Pemungutan Pajak Daerah di Kawasan Taman Nasional.

“Jadi sesuai surat balasan dari kamentrian, Pemda tidak dapat memungut pajak dari jembatan gantung tersebut. Pajak yang bisa masuk hanya dari restoran dan hotel di area TNGGP saja,” ujar Luki Mufti kepada Radar Sukabumi saat ditemui di ruangannya, di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi.

Meski demikian, Luki mengaku ada keuntungan lain yang dapat diperoleh Pemkab Sukabumi.

Misalnya saja, tentang keterkaitan wisata dengan ekonomi masyarakat sekitar seperti perekrutan tenaga kerja setempat, transportasi frekuensi penumpang meningkat, omset rumah makan meningkat.

“Keuntungan lain bukan hanya dari pajak jembatan gantung saja, tapi bisa dari yang lain seperti meningkatkan perekonomian masyarakat,” paparnya.

Pihaknya berharap, dengan adanya wacana perubahan UU 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jembatan gantung tersebut dapat dipungut pajak.

“Ya, dengan adanya perubahan UU tersebut, diharapkan jembatan gantung bisa dimasukkan ke dalam objek pajak hiburan sehingga bisa berkontribusi kepada PAD,” pungkasnya.

(RS/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds