Titip Menitip Siswa Warnai PPDB Tahun 2016 di Cirebon, Begini Respons Walikota Azis

Nasrudin Azis./Foto: Istimewa

Nasrudin Azis./Foto: Istimewa


POJOKJABAR.id, CIREBON – Tradisi titp-menitip siswa terjadi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun 2016 di Kota Cirebon, Jawa Barat. Walhasil, kuota yang yang telah ditentukan Dinas Pendidkan (Disdik) Kota Cirebon menjadi lebih.

Ada dua sekolah favorit langganan PPDB tiap tahun di Cirebon. Jumlah peserta didik baru yang mendaftar di sekolah-sekolah tersebut lebih dua kali lipat dari kuota yang telah ditentukan oleh Disdik Kota Cirebon. Seperti halnya yang terjadi di salah satu sekolah favorit, jumlah siswa baru yang diterima hingga 600 siswa baru.

Ketentuan yang ditetapkan oleh Disdik, satu sekolah hanya menerima 280 orang siswa saja. Tapi, ketentuan yang seharusnya membolehkan hanya 7 rombel, pada kenyataannya mencapai 15 rombel dan setiap rombel diisi rata-rata 44 siswa.

Hal yang sama terjadi juga di SMA favorit lainnya, pendaftar siswa baru tercatat sebanyak 599 siswa atau menampung 13 rombel. Padahal Disdik hanya memberlakukan 280 siswa dengan 7 rombel.

Hal ini semua terungkap ketika Walikota Cirebon, Nasrudin Azis meninjau langsung ke sekolah-sekolah tersebut. Azis mengakui kebijakan tersebut memang kontroversial, tapi hal itu adalah salah satu strategi Disdik Kota Cirebon agar di sejumlah sekolah untuk membatasi rombel lebih dulu. Sebetulnya memang rombel itu disediakan sesuai dengan kemampuan pihak sekolah menampung siswa.

“Untuk itu, agar melindungi pihak sekolah dari oknum masyarakat yang memaksakan kehendak menyekolahkan siswa di sekolah, akhirnya dipakai strategi itu,” kata Azis, Rabu (20/7/2016).

Meskipun memberikan toleransi pada PPDB tahun ini, Azis menegaskan, pihak sekolah dan Disdik tetap memberlakukan rambu-rambu yang tidak membolehkan melanggar nilai kelulusan siswa.

Kendatipun siswa titipan, akan tetapi siswa tersebut harus punya passing grade yang sesuai dengan standar penerimaan siswa baru. Serta, pihak sekolah tidak membolehkan ada komersialisasi bangku siswa baru.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada oknum yang tak bertanggungjawab mengomersialkan kebijakannya itu untuk mendapat keuntungan sesaat.

“Jika sampai ada oknum yang jual beli bangku pendaftaran sekolah saat PPDB, ini sudah kategori pelanggaran berat dan pihak berwajib berkenan untuk melakukan penyelidikan,” kata Azis.

Selama niat masyarakat masih memaksakan anaknya masuk ke sekolah yang dianggap favorit, kata Azis, pembenahan PPDB di Kota Cirebon sulit dilakukan. Padahal, kebaikan sistem pendidikan sendiri itu untuk masyarakat. Akan tetapi, justeru sistem itu dirusak oleh masyarakat sendiri.

“Bagaimana kami ingin melayani masyarakat dengan sistem pendidikan yang baik, orang masyarakatnya sendiri mengabaikan itu, apalagi pakai ancaman agar anaknya bisa diterima sekolah yang diinginkan,” kata Azis.

(izo/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds