Vaksin Booster Jadi Syarat Tarawih Berjamaah, Ini Tanggapan Kabid UPK Dinkes Kabupaten Sukabumi

Ilustrasi.

POJOKJABAR.id, Sukabumi – Kebijakan Pemerintah yang mewajibkan jamaah shalat tarawih sudah tervaksin booster, akhirnya kembali menuai kontroversi.


Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Upaya dan Pembiayaan Kesehatan (UPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Masykur Alawi.

Menurutnya, vaksinasi booster wajib diikuti oleh seluruh warga Kabupaten Sukabumi yang kemudian menjadi syarat untuk melakukan beberapa hal. Seperti mudik dan salah tarawih.

“Vaksin booster juga diwajibkan untuk warga agar bisa melaksanakan salat tarawih secara aman dan nyaman dari paparan virus corona,” kata Masykur Alawi.


Lantas, apakah jika umat Islam di Sukabumi yang belum vaksin booster maka dilarang melaksanakan salat tarawih berjamaah di masjid? Menjawab pertanyaan tersebut, Masykur belum dapat memberikan komentar lebih detail.

Alasannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi belum menerima aturannya secara jelas dan lengkap.

“Saya juga belum tahu kalau soal itu, karena belum melihat aturan jelasnya. Tetapi, yang pasti vaksin dosis 1 hingga dosis 3 itu harus atau wajib,” tandasnya.

Sekadar informasi, bahwa data cakupan vaksinasi Covid-19 Kabupaten Sukabumi per Minggu, 27 Maret 2022, untuk vaksin dosis 3 atau booster baru mencapai 6 persen atau 128.132 jiwa.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi, Ujang Hamdun mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan ibadah puasa dalam masa pandemi.

“Dari MUI pusat telah mengeluarkan fatwa terkait pelaksanaan ibadah puasa di tengah pandemi yang kini terus turun dan terkendali, artinya membaik ya. Lalu pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran terkait aktifitas ibadah Ramadan selama pandemi,” kata Ujang Hamdun kepada Radar Sukabumi.

Ulama yang akrab disapa Kyai Uha menjelaskan, berdasarkan rapat pimpinan komisi Fatwa MUI tanggal 10 Maret 2022, maka telah diputuskan beberapa hal dengan bayan atau penjelasan.

Pada Fatwa MUI Nomor 31 tahun 2022 diktum A.3 menyatakan dispensasi untuk merenggangkan saf salat sebagai implementasi dari physical distancing atau jaga jarak. Hal ini disebabkan adanya hajah syar’iyyah.

Namun mencermati perkembangan Covid-19 saat ini dan dipertegas dengan kebijakan pemerintah terkait pelonggaran, maka status tersebut dinyatakan sudah hilang atau rukhshah.

“Maka pelaksanaan salat jamaat dilaksanakan dengan kembali ke hukum asal, yaitu dengan merapatkan dan meluruskan saf. Sebab ini merupakan keutamaan dan kesempurnaan salat berjamaah,” jelas Uha.

Tak hanya itu, lanjut Uha, umat Islam khususnya di Kabupaten Sukabumi juga diwajibkan untuk melaksanakan salat lima waktu, salat Jumat dan salat Tarawih di masjid atau tempat umum yang menyelenggarakannya. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, seperti memakai masker.

“Sebab menjaga kesehatan dan keamanan diri itu juga hal penting dan utama dalam ajaran agama Islam,” paparnya.

Menanggapi kebijakan jamaah salat tarawih wajib yang telah vaksin booster, Ujang Hamdun enggan mengomentarinya. Sebagai bagian dari organisasi MUI, pihaknya fatsun pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI pusat.

“Intinya, Alhamdulillah pemerintah telah memberikan kebijakan pelonggaran. Maka mari kita kembali salat berjamaah di masjid, khususnya tarawih dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan seperti pakai masker. Adapun soal vaksin, mari kita dukung dan ikut berpartisipasi menyukseskan program tersebut,” tuntas Ujang Hamdun. (rs/pojokjabar)