Kabupaten Sukabumi Utara Punya Modal Besar

Kota Nayor menjadi ikon dari Pemerintah Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

Kota Nayor menjadi ikon dari Pemerintah Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.


POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Kabupaten Sukabumi Utara (KSU) dinilai sebagaian pihak bakal menjadi kabupaten dengan perkembangan yang cukup pesat jika kelak pemerintah pusat mengamini pemekaran.

Karena memang, potensi pendapatan dan aksesibilitas di wilayah yang membentang di 21 kecamatan dikelilingi dengan potensi yang cukup luar biasa. Jika pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara terwujud, dari 47 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi sekarang ini, sebanyak 21 kecamatan akan masuk ke Kabupaten Sukabumi Utara, dengan pusat Ibukota Kabupaten Sukabumi Utara di Kecamatan Cibadak, Blok Sawahlega.

21 Kecamatan yang masuk KSU diantaranya, Kecamatan Cibadak, Kabandungan, Caringin, Kalapanunggal, Kadudampit, Parakansalak, Sukalarang, Bojonggenteng, Sukabumi, Cidahu, Gunungguruh, Cicurug, Cisaat, Parungkuda, Kebonpedes, Ciambar, Cireunghas, Nagrak, Gegerbitung, Sukaraja, dan Kecamatan Cicantayan.

Alvi Hadi, mahasiswa jurusan ekonomi mengungkapkan, melihat potensi yang ada di 21 Kecamatan tersebut, dinilainya cukup menjadi modal kuat Kabupahen Suakbumi Utara untuk bergerak cepat menjadi daerah yang berkembang pesat.

“Saya rasa, jika pemekaran terwujud KSU itu punya modal besar. Kawasan industri, aksesibilitas yang bagus serta ditopang juga dengan kekayaan alam sepeti halnya barang tambang,” jelasnya kepada Radar Sukabumi (Pojoksatu.id Group), Jumat (11/06/2021).

Namun begitu, salah satu tugas besar saat ini adalah mempersiapkan SDM yang handal. Artinya, sumber daya yang ada harus dikelola dengan baik jika ingin berdampak besar terhadap perkembangan daerah.

“Termasuk SDM juga harus disiapkan, tetapi saya yakini jika KSU mekar akan dengan cepat berkembang,” sebutnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Koordinasi Daerah (Forkoda) Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Jawa Barat, Bayu Risnandar mengungkapkan, progres CDOB KSU hanya tinggal menunggu pengesahan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Wakil Presden sebagai dewan pertimbangan otonomi daerah.

“CDOB KSU itu sebanarnya hanya tinggal nunggu pengesahan pemerintah pusat saja, tetapi sampai saat ini kan moratorium belum dicabut, sedangkan PP tentang penataan daerah juga belum di sahkan, sehingga sebelum PP itu disahkan tidak akan ada pemekaran,” terang Bayu.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya membahas tentang daerah otonomi baru berbeda dengan regulasi sebelumnya. Dimana, pada regulasi terbaru ini adanya fase persiapan. Artinya, ketika disahkan tidak langsung menjadi daerah otonom, tetapi menjadi daerah persiapan otonom.

“Lambat laun pemekaran KSU itu pasti terjadi, saya menghitung paling tidak terealisasi pada 2023 sampai dengan 2025. Namun begitu, hal tersebut sebenarnya tidak menjadi persoalan asalkan ada kepastian, maka dari itu mulai saat ini pemerintah daerah harus mempersiapkan berbabagai hal, mulai dari pemetaan wilayah hingga pengkajian tentang calon ibu kota baru,” paparnya.

Bayu juga menyebut, paling tidak CDOB KSU masuk pada prioritas utama untuk pemekaran. Walaupun memang jika dilihat secara keseluruhan di Indonesia terdapat 174 usulan pemekaran, dan 15 diantaranya ada di Jawa Barat, termasuk CDOB Kabupaten Sukabumi Utara.

“Memang, kalau dilihat dari mekanismenya sudah mendekat, tapi memang itu tidak cukup. Masih banyak upaya yang harus dilakukan, termasuk harus juga dilakukan Gubernur dan pemerintah daerahnya. yang pasti upayaupaya itu, akan terus kami lakukan,” pungkasnya.

(rs/upi/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds