Mangkrak, Proyek Pembangunan Flyover Cibeureum Disoal

Sejumlah massa yang tergabung dalam LAS saat melakukan orasi di Halaman Dinas Binamarga dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, selasa (28/7/2020).

Sejumlah massa yang tergabung dalam LAS saat melakukan orasi di Halaman Dinas Binamarga dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, selasa (28/7/2020).


POJOKJABAR.com, SUKABUMI — Sejumlah massa yang tergabung dalam Lintas Aktivis Sukabumi (LAS) mendadatangi Kantor Dinas Binamarga dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi di Jalan Bayangkara, Kecamatan Cikole, Selasa (28/7/2020).

Kedatangan sejumlah massa ini untuk mendesak dinas terkait agar segera melakukan audit secara bersama. Di mana realisasi kontruksi pembangunan flyover di Kecamatan Cibeureum hingga saat ini mangkrak.

Koordinatos LAS, Gilang Gusmana mengungkapkan, selain meminta melakukan audit secara bersama, LAS juga mendesak Dinas Binamarga dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi untuk bertanggung jawab atas kerugian masyarakat yang ditinggalkan oleh PT Mega Sukma (MS).

“Karena selama ini banyak persoalan yang harus segera diselesaikan pihak ketiga. Salah satunya terkait hutang pihutang warung hingga persoalan tidak dibayarnya upah dua pekerja selama dua bulan,” ungkap Gilang kepada Radar Sukabumi (Group Pojoksatu.id), Selasa (28/07/2020).

Tak hanya itu lanjut Gilang, LAS meminta kepada dinas untuk membuka segala bentuk perjanjian kontrak dengan PT MS dan segera menyampaikan backup data hasil realisasi pekerjaan kepada LAS untuk selanjutnya dilaksanakan uji petik di lapangan secara bersama.

“Selaku masyarakat Kota Sukabumi memandang pembangunan infrastruktur tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Kami khawatir pembangunan ini akan berdampak seperti hal nya pembangunan flyover yang berada di Cibatu, di mana di situ ada dugaan penyimpangan terkait standarisasi atau kualitas yang sudah ditentukan,” bebernya.

Menurut Gilang, LAS akan terus mengawal persoalan tersebut hingga Dinas Binamarga dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi dapat merespon semua tuntutan yang sudah disampaikan.

“Hasil aksi saat ini kami merasa tidak puas karena hanya perwakilan dinas yang bisa hadir. Kami akan kembali melakukan aksi serupa jika tuntutan kami belum digubris,” tegasnya.

Sementara itu, Pengawas Lapangan Dinas Binamarga dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi, Ayi Sabana mengaku akan segera menindaklanjuti dan akan secepatnya koordinasi dengan pihak ke tiga.

“Sebenar dalam persoalan utang piutang ini persoalan pihak ke tiga dengan yang bersangkutan. Tetapi, kami akan segera berkoordinasi agar cepat melunasinya,” kilahnya.

Disinggung soal pengerjaan, Ayi menerangkan, hingga saat ini pembangunan over pas sudah mencapai 76 persen. Bahkan pada tahun ini, Dinas Binamarga dan Penataan Ruang UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi sudah kembali mengajukan untuk kelanjutan pembangunan tersebut. Namun, karena adanya pandemi Covid-19 pembangunan tertunda.

“Pembangunan saat ini baru mencapai 76 persen. Pada 2021 kami akan kembali mengajukan untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Kalau masyarakat mau ikut diskusi silahkan kami terbuka,” pungkasnya.

(RS/bam/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds