KBM Tatap Muka di Kota Sukabumi Bisa Gagal

Pelajar di salah satu SMAN di Kota sukabumi saat melakukan simulasi kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka yang rencananya akan dimulai pada tahun ajaran baru 13 Juli mendatang seiring dengan status zona hijau Covid-19 yang kini disandang Kota Sukabumi.

Pelajar di salah satu SMAN di Kota sukabumi saat melakukan simulasi kegiatan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka yang rencananya akan dimulai pada tahun ajaran baru 13 Juli mendatang seiring dengan status zona hijau Covid-19 yang kini disandang Kota Sukabumi.


POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Rencana untuk membuka kembali pembejalaran tatap muka tahun ajaran baru pada 13 Juli 2020 mendatang di Kota Sukabumi, sepertinya harus ditunda terlebih dahulu. Sebab menurut Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi saat ini pihaknya masih harus menunggu keputusan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Jadi perlu saya klarifi kasi dari berbagai tanggapan bahwa sudah pasti tanggal 13 Juli melakukan tatap muka. Tidak! Kita masih menunggu arahan selanjutan dari Kemendikbud maupun dari provinsi Jawa Barat khususnya terkait indikator yang harus disamakan antara daerah, provinsi dan pusat,” tegasnya.

Ditegaskan Fahmi, tanggal 13 Juli mendatang adalah awal proses tahun akademik yang baru. Sehingga proses pembelajaran dilaksanakan oleh seluruh jenjang pendidikan. Tetapi meski begitu, bukan berarti proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilakukan secara tatap muka.

“Pembelajaran dilaksanakan masih melalui Belajar Dari Rumah (BDR) termasuk kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS),” lanjutnya.

Fahmi menambahkan, hasil dari kunjungan Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, Mendikbud, Nadiem Makarim dan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil ada beberapa kesepakatan yang dibuat bersama. Pertama, indikator yang harus disingkronkan antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat.

Sehingga saat ini, pihaknya masih melakukan proses sinkronisasi indikator terlaksananya pembelajaran secara tatap muka. Kemudian yang kedua, hingga saat ini Pemkot Sukabumi masih menunggu kepastian dari Kemendikbud terkait rancangan alternatif yang diajukan Pemkot Sukabumi.

“Ada dua alternatif yang kita tawarkan, apakah cukup masker dan face shield atau perlu memakai kotak pelindung di meja siswa. Namun katanya Pak Menteri masih akan melaksanakan konsultasi terlebih dahulu,” tuturnya.

Menurutnya berdasarkan hasil laporan dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah V Provinsi Jawa Barat sudah ada 51 sekolah yang dikatakan siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun, ke-51 sekolah tersebut tetap harus berdasarkan hasil verifi kasi dari satuan gugus tugas, sehingga yang berhak memutuskan layak atau tidak ada di gugus tugas.

“Jadi mekanismenya seperti ini, sekolah yang sudah siap bisa mengajukan kepada KCD Pendidikan Wilayah V untuk level SMA/SMK, untuk SMP dan SD hingga TK bisa mengajukan Dinas Pendidikan Kota Sukabumi lembaga pendidikan Islam bisa ke Kemenag. Nanti dari masing-masing dinas mekakukan verifikasi, benar atau tidak sekolah tersebut layak. Setelah diverifikasi, selanjutnya mengajukan kepada gugus tugas tingkat kota, untuk di verifi kasi kedua oleh gugus tugas. Rencananya Senin (hari ini. red), gugus tugas akan langsung verifi kasi ke masing-masing sekolah yang sudah mengajukan,” jelas Fahmi.

Setelah nanti keluar hasil verifikasi dari gugus tugas dan dinyatakan siap, baru nanti kembali ajukan ke Kementrian Pendidikan untuk memberi izin pembelajaran sekolah tatap muka. Namun menurutnya, hal yang paling penting dari proses pembelajaran tatap muka adalah adanya izin dari orang tua siswa. Sebab, izin dari orang tua menjadi sangat penting.

“Kalau orang tua belum mengizinkan, kita tidak boleh memaksakan. Jadi bisa saja pembelajaran masih daring. Dan bagi siswa yang berasal dari luar daerah yang zonanya berbeda dengan Kota Sukabumi, mereka tetap masih daring,” tutupnya.

(RS/wdy/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds