Dibuka 13 Juli, Hanya 60 Persen Sekolah SMP dan SMA di Kota Sukabumi yang Siap

petugas kesehatan menyemprotkan disinfektan ke ruang kelas.

petugas kesehatan menyemprotkan disinfektan ke ruang kelas.


POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Rencana Pemkot Sukabumi untuk kembali membuka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka pada 13 Juli mendatang, ternyata tidak mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan. Setelah sebelumnya Komisi III DPRD Kota Sukabumi menyatakan ketidak sepakatannya akan rencana tersebut.

Kali ini giliran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang akangkat bicara. Ketua Pengurus Besar (PB) PGRI, Dudung Nurullah Koswara mengaku, disatu sisi zona hijau yang diraih Pemkot Sukabumi merupakan sebuah prestasi. Tapi disisi lain, hal itu bagaikan buah simalakama.

“Hijau daerah, bukan berarti aman 100 persen bagi anak,” akunya kepada Radar Sukabumi (Group Pojoksatu.id), Rabu (01/07/2020).

Menurutnya, harus ada pengawalan ketat kalau pun KBM tatap muka akan diberlakukan. Jangan sampai hanya mengandalkan status zona hijau tapi tidak mempersiapkan segala fasilitas di sekolah-sekolah.

“Kalau menurut saya siapkan satuan tugas khusus yang bisa gerak cepat layani anak-anak saat sekolah masuk. Keliling,” usulnya.

Sementara, Ketua PGRI Kota Sukabumi, Saepurohman Udung meminta agar pemerintah untuk tetap berhati-hati jika KBM tahun ajaran baru 2020 tetap diberlakukan tatap muka. Pelaksanaan tatanan baru di dunia pendidikan memerlukan kewaspadaan yang tinggi.

Karena, keselamatan peserta didik menjadi pertimbangan utama sebelum memutuskan membuka sekolah di era new normal atau tatanan baru pasca pandemi Covid-19. Semua harus dipertimbangkan berdasarkan data dan masukan para ahli.

“PGRI Kota Sukabumi mendukung dengan adanya sistem pembelajaran tatap muka, apalagi saat ini Kota Sukabumi sudah berstatus zona hijau. Asal, dengan catatan semua sekolah sudah memenuhi syarat protokol kesehatan,” terang Udung yang juga menjabat sebagai Kepala SMKN 1 Kota Sukabumi ini.

Menurutnya, pembelajaran tatap muka di sekolah bisa dilakukan asalkan sudah memenuhi syarat standar protokol kesehatan yang diterapkan organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO).

Seperti menyedian tempat cuci tangan dengan jumlah yang sesuai dengan rombongan belajar setiap kelas, melakukan kerjasama dengan puskesmas terdekat yang akan memantau kesehatan para siswa, menggunakan masker, memiliki ruangan kelas standar untuk physical distancing atau jaga jarak.

Ditambahkan Udung, berdasarkan hasil survei dilapangan yang dilakukan tim PGRI Kota Sukabumi, sekolah SMP dan SMA yang sudah memenuhi syarat standar protokol kesehatan baru 60 persen. Sementara sekolah lainnya, belum memenuhi syarat standar protokol kesehatan.

“Jumlah 60 persen itu jumlah sekolah SMP dan SMA se-Kota Sukabumi yah, baik negeri maupun swasta. Tetapi untuk sekolah negeri baik SMP dan SMA/SMK, itu sudah siap 100 persen. Sekolah swasta juga sudah ada yang siap 100 persen tetapi tidak semua,” tuturnya.

Dalam waktu dekat, PGRI pun akan melakukan monitoring kesekolah SD,SMP dan SMA/SMK untuk melihat kesiapan setiap sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka tersebut. Hasil dari survei ini, nantinya akan dilaporkan ke pemerintah Kota Sukabumi atau dibantu oleh PGRI Kota Sukabumi.

Dikatakannya, saat ini sekolah yang belum memenuhi syarat protokol kesehatan terkendala tidak memiliki wastafel untuk mencuci tangan.

“Memang yang kita lihat masih banyak sekolah tidak memiliki tempat cuci tangan. Tetapi itu masih bisa dilakukan dengan cepat apalagi sekarang ada yang namanya wastafel portable. Itu bisa dibuat dengan mudah dan cepat, untuk syarat lainnya saya rasa itu sudah bisa terpenuhi,” tuturnya.

(RS/wdy/nur/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds