Empat Mobil Kadis Nunggak Bayar Pajak, Walikota Sukabumi: Buatkan SE Perintah Bayar Pajak

Ilustrasi

Ilustrasi


Lanjut Fahmi, dirinya meminta Satlantas Polres Sukabumi Kota agar tidak ragu menindak ASN yang melanggar aturan lalu lintas, baik kendaraan milik pribadi maupun kendaraan dinas. “Saya sudah sampaikan ke ibu Kasatlantas, agar tidak sungkan memberhentikan kendaraan plat merah saat razia kendaraan, “ujarnya.

Sementara itu, Kasatlantas Polres Sukabumi Kota, AKP Atik Suswanti mengapresiasi pernyataan walikota. Hal itu sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan aturan lalu lintas.

“Alhamdulilah, kalau seperti itu kan menjadi dorongan bagi kami, ”katanya.

Satlantas tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Jika melanggar aturan lalu lintas, pengendaran akan ditindak. Bukan hanya pengendara berplat hitam, juga milik pemerintah.

“Kalau memang bersalah pasti ditindak. Tapi, sejauh ini belum ada kendaraan dinas yang ditilang, ”tambahnya.

Dijelaskan, pada dasarnya fungsi polisi hanya penegakan hukum. Sedangkan mengenai pajak merupakan kewenangan pemerintah. Tapi, jika ada pengendara yang tidak bisa menunjukkan surat kendaraan yang telah disahkan oleh kepolisian, maka petugas di lapangan akan menindak.

“Walaupun ada STNK tapi tidak yang sah maka akan ditilang. untuk disahkan harus bayar pajak dulu. Kalau tidak bayar pajak maka tidak disahkan oleh kepolisian,” jelasnya.

Sementara itu, Kasubid Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak BPKAD Kota Sukabumi, Andri Suardi mengatakan hasil penelurusannya untuk Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) untuk kendaraan plat merah di lingkungan pemerintah Kota SUkabumi sekitar 129 unit dari total kurang lebih 1000an unit.

Sedangkan untuk kendaraan bermotor se – Kota Sukabumi itu sebanyak sekitar 21 persen dari 126.272 kendaraan atau 2.612 unit kendaraan. “Alasannya antara lain, kendaraan hilang dan rusak tidak terpakai tapi tidak dilaporkan ke kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Kota Sukabumi.

Seharusnya, kendaraan yang hilang dan sudah tidak terpakai itu dilaporkan ke Samsat agar dihapus datannya dan tidak tertagih PKB dan tidak kena pajak progresif,” katanya.

Untuk plat merah kata Andri sesuai dengan SE yang dibuatkan oleh Walikota Sukabumi itu menandakan keseriusan pemerintah untuk mewajibkan seluruh kendaraan dinas baik pribadi milik ASN harus dibayarakan. Apalagi kalau untuk kendaraan plat merah itu kan sudah dianggarkan.

(RS/bal/pojokjabar)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds

Rektor IPB Arif Satria dirawat di RS EMC Sentul Bogor

Rektor IPB Positif Covid-19 Lagi

Rektor institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, terkonfirmasi positif Covid-19 kedua kalinya, usai sempat positif pada September 2020.