Iuran BPJS Kesehatan Naik, Pemkot Sukabumi Dibuat Galau

 (ilustrasi)

(ilustrasi)


POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI), dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rupanya cukup membuat Pemerintah Kota Sukabumi pusing.

Alasannya, kenaikan tarif tersebut hampir seratus persen, sehingga Pemkot harus memutar otak untuk mengatasinya.

Diketahui, Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD).

Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan Peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.

Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi mengaku, Pemerintah Kota Sukabumi tengah berpikir cukup keras tentang kenaika tarik BPJS PBI APBD tersebut.

“Dengan berat hati, karena ini sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, maka kami sedang berpikir untuk menutupi kenaikan tarif ini,” jelasnya kepada Radar Sukabumi (Pojoksatu.id Group), Selasa (19/11/2019).

Kenaikan tarif BPJS Kesehatan PBI APBD ini, lanjut Fahmi, tentunya berdampak pada kemampuan keuangan daerah. Terlebih, untuk 2020 Kota Sukabumi mengalami penurunan anggaran.

“Ya kita dihadapkan kenaikan iuran BPJS ditengah keterbatasan dan penurunan anggaran, tapi yang pasti kita sedang pikirkan, dalam bebrpaa rapat soal anggaran pun kita bahas masalah ini,” ujarnya.

Dalam setiap bulan, sebut Fahmi, Pemrintah Kota Sukabumi menyetorkan iuran BPJS PBI APBD ini kisaran Rp 300 sampai 400 juta rupiah. Jadi, jika terdapat kenaikan sebesar Rp 19 ribu, Pemerintah harus bayar hampir dua kali lipat.

“Saat ini perbulan itu bisa mencapai Rp 300 sampai Rp 400 juta lah, ya setelah naik bisa mencapai dua kali lipat,” sebutnya.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Sukabumi meminta kepada BPJS Kesehatan agar melunasi tunggakan kepada setiap rumah sakit. Sehingga, jangan sampai rumah sakit meminjam untuk menutupi biaya operasional.

“Kita berharap, pemerintah pusat sebagaimana yang dikeluhkan kepala daerah agar BPJS melunasi tunggakan-tunggakan itu .Kita ingin seger dilunasi, karena berkaitan dengan pelayanan sehingga jangan sampai melakukan peminjaman untuk operasional,” pungkasnya.

(RS/upi/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds