Perbaikan Jalan Provinsi, UPTD Bina Marga Butuh Rp 100 Miliar

Jalan Raya Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, milik Pemprov Jabar rusak parah akibat banyak dilintasi kendaraan over tonase.

Jalan Raya Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, milik Pemprov Jabar rusak parah akibat banyak dilintasi kendaraan over tonase.

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – UPTD Wilayah Pelayanan II Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat mengklaim butuh anggaran Rp100 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi yang saat ini rusak parah. Kepala UPTD, Agus Budiono pun mengaku akan berusaha agar mendapatkan anggaran perbaikan meskipun secara bertahap.

Seperti diketahui, jalan yang menjadi kewenangan Pemprov di Kabupaten Sukabumi ini sepanjang 347 kilometer. Dari jumlah itu, 50 kilometer diantaranya sekarang ini kondisinya rusak parah.

Rusaknya jalan milik Pemprov Jabar ini akibat banyaknya kendaraan yang melebihi kapasitas jalan melintas. Kondisi kerusakan ini paling banyak berada di wilayah Selatan Sukabumi.

“Kerusakkan ini variatif, ringan, sedang dan berat. Ya itu dia, akibat umur rencana masa layanan sudah lewat dan sering melintasnya kendaraan yang over tonase,” ujar Kepala UPTD Wilayah Pelayanan II Dinas Bina Marga provinsi Jawa Barat, Agus Budiono kepada Radar Sukabumi (Pojoksatu.id Group), belum lama ini.

Berdasarkan survei petugas di lapangan, Agus merinci, jalan Pemprov yang rusak itu seperti Jalan Raya Cibatu, Kecamatan Cikembar menuju Jalan Raya Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah sampai daerah Kiara Dua, Kecamatan Waluran dan Jalan Raya Sagaranten sampai Jalan Raya Tegalbuleud. Ruas jalan ini perlu penanganan khsusus. Bila diperbaiki pun harus dilakukan betonisasi,” imbuhnya.

Untuk tahun ini, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, baru bisa memperbaiki jalan rusak di wilayah Sukabumi Selatan dengan panjang sekitar 15 kilometer. Ia pun mengaku tengah berupaya maksimal agar bisa memperbaiki ruas jalan raya provinsi di wilayah Sukabumi.

“Untuk memperbaiki jalan rusak dengan panjang sekitar 50 kilometer itu, membutuhkan biaya cukup besar, sekitar rp100 miliar. Inysa Allah, pada tahun anggaran 2020 nanti sedang kita upayakan, untuk percepatan peningkatan jalan yang belum mantap itu,” bebernya.

Menurutnya, kapasitas maupun kemampuan jalan provinsi kelas II ini, dirancang untuk menahan Muatan Sumbu Terberat (MST) sebanyak 8 ton. Namun faktanya, saat ini masih banyak kendaraan berat milik perusahaan di wilayah Sukabumi Selatan yang berakitivitas lebih dari MST. Sehingga jalan pun kembali rusak.

“Saya berharap kepada seluruh perusahaan yang ada di wilayah Sukabumi Selatan agar mematuhi ketentuan yang ada. Seperti jalan provinsi agar kondisinya tetap baik, maka maksimal dilintasi kendaraan berat dengan MST 8 ton. Bila, mereka tidak mematuhi ketentuan ini, maka sudah jelas jalan itu, akan cepat rusak,” tandasnya.

Sementara itu, seorang warga Kampung Padabeunghar, RT 4/1, Eri (45) mengatakan, warga Desa Padabeunghar merasa kesal terhadap banyaknya akitivitas kendaraan berat yang membawa material tambang batu kapur dan kayu hasil hutan di atas aturan yang sudah ditentukan.

“Akibat jalan ini sering dilalui kendaraan berat, selain merusak jalan juga menyebabkan pagar rumah saya sampai ambruk dan dinding serta lantainya banyak yang retak. Apalagi pada waktu malam hari, keluarga saya tidak bisa istirahat dengan tenang, karena saat kendaraan berat melintas dinding dan kaca rumah selalu bergetar. Seperti layaknya ada gempa bumi,” pungkasnya.

(RS/den/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds