PC IMM Sukabumi Pertanyakan DPR RI Soal Revisi UU KPK

Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Hulu Sungai Selatan Abdul Latif, beberapa waktu lalu. KPK kembali menciduk Anggota DPR dan seorang pejabat di Kementerian Keuangan, Jumat (4/5) malam. /Foto: via Jawapos

Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Hulu Sungai Selatan Abdul Latif, beberapa waktu lalu. KPK kembali menciduk Anggota DPR dan seorang pejabat di Kementerian Keuangan, Jumat (4/5) malam. /Foto: via Jawapos

POJOKJABAR.com, SUKABUMI– Revisi UU KPK dapat melemahkan kinerja KPK untuk memberantas korupsi.

Pihak PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi pun menolak revisi UU KPK.

“Kita tegas menolak revisi UU KPK. Kita bantu KPK untuk netral dan independen dalam memberantas korupsi yang sangat akut di jajaran pemerintah legislatif dan eksekutif,” ujar Ketua PC IMM Sukabumi Rajib Rivaldi, Selasa (10/9).

Bahkan, dirinya mempertanyakan DPR RI yang mendesak untuk merevisi UU KPK. Menurutnya, keberadaan KPK untuk memberantas tikus berdasi yang menjadi penyakit di Indonesia.

“Sekarang lembaga yang akan memberantas penyakit tikus-tikus berdasi itu akan diganggu. Keinginan merevisi ini untuk memajukan KPK atau melemahkan,” ucapnya.

Permasalahan yang sangat dirinya tolak ialah keberadaan dewan pengawas. Selain harus adanya izin penyadapan. Termasuk KPK masuk jajaran pemerintah dengan dalih independensi.

“Bahkan terkait SP3, termasuk asal penyidik pun harus dari Polri. Ini membuat kita khawatir KPK alan menjadi lemah. Bahkan hanya sekadar simbol anti korupsi tanpa bisa berbuat banyak,” ungkapnya.

Sikap presiden jika ingin melawan koruptor, ialah dengan menolak revisi UU KPK.

“DPR Lucu sekali menekan calon pimpinan secara tidak langsung untuk mendukung revisi UU KPK tersebut,” pungkasnya.

(gan/rmol/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds