Bulan Januari-Juli, Kantor Imigrasi Sukabumi Deportasi 19 WNA

Sejumlah WNA Cina digiring petugas ke ruangan di Kantor Imigrasi, Sukabumi.

Sejumlah WNA Cina digiring petugas ke ruangan di Kantor Imigrasi, Sukabumi.

POJOKJABAR.com, SUKABUMI — Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi berhasil mendeportasi sebanyak Sebanyak 19 orang warga negara asing (WNA) selama awal tahun 2019 hingga bulan Juli lalu. Seluruh WNA dari wilayah Sukabumi dan Cianjur itu terbukti melakukan pelanggaran kemigrasian.

“Kami sudah melaksanakan pengawasan rutin dengan penindakan kemigrasian kepada 29 orang yang diberikan tindakan administratif kemigrasian. Dari jumlah itu sebanyak 19 orang dilakukan langkah deportasi ke negaranya masing-masing,” ujar Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Zulmanur Arif, belum lama ini.

Menurut Zulmanur, puluhan WNA yang ditindak tersebut semuanya berjenis kelamin laki-laki. Adapun, kebanyakan WNA yang ditindak berasal dari negara RRC, Arab Saudi, dan Malaysia.

Ia mengungkapkan, selain tindakan administratif keimigrasian, ada dua orang WNA asal Tiongkok yang harus menjalani pro yustisia. Sebabnya mereka melakukan pelanggaran hukum pidana dan telah mendapatkan keputusan hukum tetap dari pengadilan pada Januari 2019 lalu.

Diakui Zulmanur, jumlah WNA yang ditindak pada 2019 ini menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas pembinaan dari Imigrasi kepada WNA agar menaati aturan yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, Imigrasi Sukabumi juga mengoptimalkan peran tim pengawasan orang asing (Timpora).

“Pada 2019 semua kecamatan di wilayah hukum Imigrasi Sukabumi sudah terbentuk Timpora,” ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Nurudin. Ia merinci untuk Kota Sukabumi semua kecamatan yang berjumlah tujuh sudah terbentuk timpora pada awal Juli 2019 lalu.

Sementara di Kabupaten Sukabumi dan Cianjur masih ada sejumlah kecamatan yang belum terbentuk timpora. Targetnya hingga akhir 2019 ini semua kecamatan di Sukabumi yang berjumlah 47 kecamatan dan Cianjur sebanyak 32 kecamatan sudah terbentuk timpora.

Menurut Nurudin, kehadiran timpora seuai peraturan perundangan harus ada baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaen/kota hingga kecamatan.

Di mana di tingkat nasional yang membentuk adalah Kementerian Hukum dan HAM, tingkat provinsi kepala kantor wilayah Kemenkumham, di kabupaten/kota serta kecamatan yang membentuk adalah kepala kantor imigrasi setempat.

Fungsi timpora ungkap Nurudin, sebagai wadah koordinasi pelaksanaan pengawasan orang asing yang sifatnya fungsional. Dalam artian setiap unsur dalam timpora menjalankan fungsinya dalam rangka koordinasi tukar data dan informasi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing.

“Misalnya Imigrasi menemukan orang asing tidak punya izin tinggal dan tidak punya izin menggunakan tenaga kerja asing maka koordinasi dengan pemda dalam hal ini Disnaker,” pungkasnya.

(RS/upi/*/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds