Diduga Bermasalah, Kades Sekarwangi Digarap Kejari

Ilustrasi.

Ilustrasi.


POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi kembali menggarap desa yang diduga bermasalah. Belum lama ini, Pemerintah Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak dipanggil dan diperiksa terkait Dana Peradaban yang merupakan bantuan provinsi tahun anggaran 2012 senilai Rp 1 miliar.

Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi (Pojoksatu.id Group), selain Kades Sekarwangi dan bendaharanya yang diperiksa, sejumlah masyarakat yang tercatat namanya pun turut dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi.

Beredar kabar, masyarakat yang namanya masuk dalam proposal bantuan Dana Peradaban itu tidak mengetahui bahwa namanya tertulis dalam proposal.

Dikonfirmasi usai menerima para demonstran pada Jumat (28/6/19) lalu, salah satu penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi yang namanya enggan dikorankan membenarkan terkait pemeriksaan Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak itu.

Namun sayangnya, pria tegas itu enggan memberikan keterangan secara detail atas perkara yang ditanganinya saat ini.

“Iya betul, tapi nanti lah. Kalau sudah waktunya, akan kami sampaikan. Tunggu saja,” singkatnya seraya meninggalkan wartawan Radar Sukabumi (Pojoksatu.id Group).

Di tempat terpisah, Kades Sekarwangi, Anwar Saepul membenarkan atas pemanggilannya oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Bahkan ia menyebut, selain dirinya, bendahara desa dan sejumlah masyarakat pun turut dipanggil dan dimintai keterangan.

“Iya benar. Kalau tidak salah, pada Selasa tanggal 11 lalu saya dipanggil dan dimintai keterangan. Kalau masyarakat, itu minggu kemarinnya. Ya itu, soal dana bantuan Desa Peradaban dari Banprov tahun anggaran 2012,” timpalnya.

Anwar menyebutkan, besaran Dana Peradaban ini sebesar Rp1 miliar. Peruntukannya 60 persen untuk pembangunan fisik dan 40 persen sisanya untuk pembangunan bidang ekonomi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Namun ia membantah turut terlibat dalam pengelolaannya, karena pada tahun itu ia belum menjabat sebagai Kepala Desa.

“Saya gak begitu tahu, karena itu bukan jaman saya Kadesnya. Namun sepengetahuan saya, dana sebesar Rp1 miliar itu 60 persen untuk fisik dan 40 persen untuk ekonomi yang dikelola Bumdes. Saya juga sudah jelaskan kepada penyidik,” akunya.

Disinggung soal adanya nama warga yang dicatut dalam proposal, lagi-lagi Anwar mengaku tidak mengetahuinya. Ia beralasan, kepemimpinan saat itu bukan dirinya yang menjadi Kades.

“Saya tidak tahu soal itu. Silahkan konfirmasi ke Kades sebelumnya,” tutupnya.

(RS/bam/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds