Pemkab Sukabumi Kembali Raih Penghargaan WTP

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa saat memberikan penghargaan WTP kepada Bupati Sukabumi, Marwan Hamami di Bandung, selasa (28/5/19).

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa saat memberikan penghargaan WTP kepada Bupati Sukabumi, Marwan Hamami di Bandung, selasa (28/5/19).

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi kembali meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kemarin, Bupati Sukabumi menerima langsung penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecuali (WTP) yang kelima itu di Bandung.

Informasi yang diterima Radar Sukabumi (Pojoksatu.id Group), Bupati Sukabumi, Marwan Hamami didampingi Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi menerima penghargaan itu dari Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa.

“Selaku pimpinan daerah, saya mengucapkan terimakasih kepada Sekda beserta seluruh perangkat daerah yang sudah memberikan kinerja positif dalam pembangunan di Kabupaten Sukabumi,” jelas Marwan kepada Radar Sukabumi (Pojoksatu.id Group), Selasa (28/05/2019).

Orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi ini menjelaskan, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan didasarkan pada empat kriteria.
Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

“Ini merupakan betuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah serta merupakan bukti adanya transparansi dan akuntabilitas. Semoga apa yang menjadi kekurangan kita hari ini, kedepan bisa lebih baik lagi,” tandasnya.

Sementara itu, Arman syifa menjelaskan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tugas konstitusional BPK.

“Sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, sesuai pasal 17 UU nomor 15 tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas laporan keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkatan kewenangannya,” singkatnya.

(RS/den/pojokjabar)

loading...

Feeds