Angka Kemiskinan di Kabupaten Sukabumi Terus Menurun

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat memberikan sambutannya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Pangrango, Kecamatan Sukabumi, Jum'at (24/5/19). Ist

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat memberikan sambutannya dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Pangrango, Kecamatan Sukabumi, Jum'at (24/5/19). Ist

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Bupati Sukabumi, Marwan Hamami mengklaim angka kemiskinan di Kabupaten Sukabumi terus menurun secara signifikan. Dari angka 8,04 persen pada tahun 2017, ditahun 2018 kemarin turun menjadi 6,76 persen.

Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi (Group Pojoksatu.id), data penurunan angka kemiskinan itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2006-2018.

“Berdasarkan perhitungan headcount index yang dilakukan BPS, angka kemiskinan Kabupaten Sukabumi menunjukkan penurunan yang cukup signifikan,” ujar Marwan Hamami dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Pangrango, Kecamatan Sukabumi, jum’at (24/5/19).

Menurut Marwan, penurunan angka tersebut dinilai jauh lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional. Dimana penurunan provinsi dan nasional diangka 10,86 persen angka penurunan kemiskinannya.

“Angka kabupaten jauh lebih rendah dari angka kemiskinan provinsi Jawa Barat dan nasional pada tahun yang sama,” ungkapnya.

Kendati begitu, Marwan tidak menampik, Kabupaten Sukabumi angka penduduk rentan miskin dan hampir miskin dinilai cukup tinggi. Sehingga sasaran program penanggulangan kemiskinan masih cukup tinggi yaitu mencapai 41,5 persen dari data Basis Data Terpadu (BDT) kementrian sosial 2017.

“Jika sudah begitu, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukabumi harus lebih bersinergi, efektif dan seksama dalam bekerja kedepannya,” terangnya.

Marwan menilai, persoalan kemiskinan buka hanya sekedar jumlah dan persentasi penduduk yang masuk katagori miskin. Namun untuk memperhatikan kondisi itu harus memperhatikan aspek pendidikan, kesehatan dan sosialnya.

“Yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan karena kesejahteraan,” akunya.

(RS/bam/pojokjabar)

loading...

Feeds