Januari Hingga Maret 2019, Sudah 611 WNA Masuk Kabupaten Sukabumi

Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, saat membawa sejumlah WNA yang melanggar peraturan keimigrasian. Radar Sukabumi

Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, saat membawa sejumlah WNA yang melanggar peraturan keimigrasian. Radar Sukabumi

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Terhitung dari bulan Januari sampai Maret 2019, Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Sukabumi mencatat ada 611 Warga Negara Asing (WNA) ke Kabupaten Sukabumi.

Diketahui ke 611 WNA tersebut terdiri dari 28 WNA yang sudah memiliki izin tinggal kunjungan, 531 WNA mengantongi izin tinggal kunjungan terbatas dan 52 WNA memimiliki dokumen izin tinggal tetap.

Sementara untuk jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) akitf di Kabupaten Sukabumi, terhitung sejak Januari sampai Maret 2019 mencapai 349 TKA.

“Dari ratusan WNA ini, ada 8 WNA yang dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, karena mereka tidak memiliki dokumen keimigrasian,” jelas Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Nurudin didampingi Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Zulmanur Arif kepada Radar Sukabumi (Pojoksatu.id Group).

Ratusan TKA yang aktif di Kabupaten Sukabumi ini, sambung Zulmanur Arif, mereka mayoritas berasal dari negara asia. Diantaranya, 181 TKA China, 109 TKA Korea Selatan, 88 TKA dari Taiwan, 12 TKA Th ailand, 7 TKA Malaysia dan 36 TKA dari negara lainnya.

“Untuk menjaga halhal yang tidak diinginkan, maka kami terus melakukan pengawasan melalui tim pengawasan orang asing (Timpora) dilapangan,” ujarnya.

Dalam melakukan pengawasannya, ujar Zulmanur, Timpora yang beranggota semua elemen ini. Seperti, Muspika, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Polri, TNI, Kementerian Agama dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut, akan melakukan pengawasan dilapangan untuk mewujudkan hubungan yang sinergis dalam pengawasan orang asing.

“Jika di lapangan ada orang asing yang dicurigai melakukan pelanggaran keimigrasian, maka diharapkan dapat segera dilaporkan ke pemerintah setempat. Setelah itu, petugas dari Kantor Imigrasi akan segera melakukan upaya pengecekan ke lapangan untuk memasitkan kebenarannya,” pungkasnya.

(RS/ded/pojokjabar)

Loading...

loading...

Feeds