80 Perusahaan di Kabupaten Sukabumi Nunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – 80 perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi sampai saat ini menunggak bayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Diduga penyebabnya ialah permasalahan di internal perusahaan.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sukabumi, Emir Syarif Ismil mengatakan, perusahaan yang menunggak pembayaran iuran BPJS Ketanagerjaan ini mayoritas adalah perusahaan menengah ke bawah. Seperti perusahaan yang legalitasnyaCV atau kontraktor.

“Ada 80 perusahaan yang nunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan ini. Ya, perusahaan menengah ke bawah,” jelas Emir usai melakukan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Gedung PGRI Cikembar, jum’at (15/3/16).

Sebab itu, pihaknya akan menindak puluhan perusahaan yang menunggak BPJS Ketenagakerjaan tersebut sesuai dengan prosedural.

“Pertama kita akan melyangkan surat, lalu kunjungan dan setelah itu ada pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang turun ke lapangan dan nantinya akan memanggil pihak manajeman perusahaan yang menunggak BPJS itu,” paparnya.

Apabila perusahaan masih membandel, maka pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pihak kejaksaan negeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menindak perusahaan yang menunggak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Menurut Emir, kurangnya sosialisasi menjadi salah satu dalih sejumlah perusahaan yang menunggak dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan itu.

“Padahal faktanya, kita selalu mensosialisasikan kepada perusahaan bersama Disnakertrans Kabupaten Sukabumi. Kita akan tindak perusahaan yang menunggak BPJS Ketenagakerjaan mulai dari 3 bulan ke atas,” singkatnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Federasi Kehutanan Industri umum Perkayuan Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (F Hukatan KSBSI) Kabupaten Sukabumi, Nendar Supriatna mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan dengan sikap perusahaan yang masih menunggak dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

“ Dengan menunggaknya pembayaran BPJS Ketenagakerjaan ini, sudah jelas yang dirugikan adalah buruh. Sebab para buruh tidak bisa memperoleh haknya. Bahkan, pada tahun lalu ada seorang buruh yang tidak bisa mendapatkan perawatan tim medis, karena perusahaan tempat bekerjanya menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan,” pungakasnya.

(RS/den/pojokjabar)

loading...

Feeds