Kasus Kekerasan Seksual di Sukabumi Masih Tinggi, Cek Datanya di Sini

ilustrasi

ilustrasi

POJOKJABAR.com, SUKABUMI –– Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sukabumi sampai saat ini masih cukup tinggi. Korban kebanyakan merupakan anak di bawah umur. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sukabumi pun mendesak supaya Rancangan Undangundang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan supaya para pelaku bisa memiliki efek jera.

Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi (Grup Pojokjabar), pada tahun 2017 lalu, kasus kekerasan ini menempati angka 61 kasus, terdiri dari 27 kekerasan seksual, 13 kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 10 trafficking dan 11 kasus lainnya dengan 64 korban.

Sementara pada tahun 2018, jumlah kasus meningkat yakni mencapai angka 95 kasus dan 122 korban. Semua kasus itu terdiri dari 47 kekerasan seksual, 17 traffi cking, 12 KDRT dan 19 kasus lainnya.

“Kalau untuk tahun ini jumlah kasusnya mencapai 9 kasus. Tentu saja, kami dan kita sekalian sangat prihatin dengan kasuskasus ini,” ujar Ketua P2TP2A Kabupaten Sukabumi, Yani Jatnika Marwan, Senin (18/2/2019).

Dari jumlah kasus yang terjadi ini, lanjut Yani, mayoritas korban kekerasan seksual ini merupakan anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah. Sementara para pelaku aksi bejat tersebut merupakan orang dewasa bahkan lanjut usia yang notabenenya orang dekat korban.

“Terus terang saya sedih, marah dan kesal. Kasus pelecehan anak oleh orang dewasa ini masih saja terjadi,” imbuhnya. Menyikapi hal itu, pihaknya tidak akan hentinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta melibatkan Ketua Satgas P2TP2A disetiap kecamatan. Hal ini dilakukan untuk menekan tingginya angka kekerasan seksual di wilayah Kabupaten Sukabumi.

“Tentunya upaya ini juga perlu didorong oleh semua lapisan masyarakat agar bisa lebih memperhatikan anaknya sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Sementara itu, Sekertaris Wilayah (Sekwil) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Barat, Darwini menilai, saat ini Indonesia sudah darurat kekerasan seksual. Sebab itu, KPI mendorong pemerintah terkait khususnya DPR RI supaya segera mensahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) agar dapat melindungi korban dan membuat efek jera para pelaku.

“Data Komnas perempuan pada 2017 lalu mengalami peningkatan mencapai 74 persen yang tadinya 254 kasus, saat ini naik sekitar 340 kasus. Maka dari itu, kami terus mendeklarasikan pengesahan RUU PKS agar segera dijadikan UU,” sahutnya.

Ia menambahkan, KPI Jabar terus melakukan beberapa upaya untuk menekan terjadinya kasus kekerasan sesksual ini, seperti diantaranya dengan memebentuk dan mengajak seluruh jaringan supaya terus mengkampanyekan bahwa Indonesia sudah darurat kekerasan seksual.

“Ya salah satunya mengajak santri, tokoh agama dan lainnya agar ikut menyuarakan pengesahan RUU PKS ini. Tujuannya supaya pemerintah dan juga DPR RI bisa mendengar suara kita ini,” pungkasnya.

(radar sukabumi/Bam)

loading...

Feeds