Bupati Rombak 273 Pejabat, Beberapa Posisi Kepala Dinas Berubah

SUMPAH JABATAN: Bupati Sukabumi Marwan Hamami pada saat melakukan sumpah jabatan kepada 237 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aula Gedung Sekda Palabuhanratu, Kamis  (3/1)

SUMPAH JABATAN: Bupati Sukabumi Marwan Hamami pada saat melakukan sumpah jabatan kepada 237 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Aula Gedung Sekda Palabuhanratu, Kamis (3/1)

POJOKJABAR.com, SUKABUMI- Bupati Sukabumi Marwan Hamami akhirnya merombak 237 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pejabat yang dimutasi dan rotasi mengikuti pelantikan di aula Setda Palabuhanratu, Kamis (3/1/2019).

Berdasarkan data yang diterima, ratusan pejabat pegawai Pemda Kabupaten Sukabumi dialih tugas atau jabatan, baik eselon II, III dan IV.

Berdasarkan surat no 820/ kep -3 bkpsdm/2019 dan no 820/kep -4 bkpsdm/2019 yang ditetapkan pada tanggal 2 januari 2019 di Palabuhanratu.

Diketahui sejumlalah posisi Kepala Dinas Mengalami perubahan, diantaranya, Kadis Pariwisata Dana Budiman menjadi staf ahli bupati bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Kadiskominfo Akhmad Riyadi menjadi staf ahli bupati bidang pemerintahan hukum dan politik dan Kadisnakertrans Ade Mulyadi menjadi Sekretaris DPRD. Sementara untuk jabatan kadis lainnya masih dalam tatanan tukar jabatan.

“Tugas dan wewenang jabatan yang kosong sementara diambil alih oleh sekertaris masing masing instansi dan itu akan di kordinaskan dengan Sekda atau Asda,”ujar Marwan Hamami Bupati Sukabumi.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, perombakan tersebut sesuai peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk mengisi kekosongan jabatan harus dilkukan lelang terlebih dahulu.

“Lihat saja, lima belas hari kedepan Kepala Disdik dan jabatan lainnya sudah terisi dengan baik, kan kita harus melakukan prosedur tahapan lelang jabatan,” ungkapnya.

Tahapan lelang jabatan atau open bidding, Marwan menegaskan sama dengan melakukan rotasi mutasi. Untuk itu, harus melalui lapor dulu ke komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), setelah disetujui baru dibentuk panitia uji kompetensi.

“Panitia untuk open bidding, bisa dari dua orang internal Pemerintah Daerah, dua orang Rektor Universitas dan Satu Orang Asessor dari Provinsi. Nah dalam open bidding kita tidak hanya melihat nilai uji kompetensi, tapi juga rekam jejaknya, baik apa tidak dalam perjalananya,”katanya.

Marwan mengatakan, Jabatan Pemerintahan sebagai fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas wewenang, berkaitan dengan amanah untuk mencapai tujuan bersama, mencapai sumber daya manusia yang bisa menjang percepatan pembangunan.

“Agar terjalin Konsolidasi kordinasi dan penguatan kelembagaan yang baik maka selama ini kita lakukan rotasi ini. Di harapakan kalo dinas pendidikan ada persoalan mengenai RKP bersekan dengan baik, kalo minta enam yang enam, bukan dua. Itu bisa jadi bokbrok semua, untuk itu semoga rotasi ini bisa meninggkatkam SDM untuk peningkatan pelayanan pembangunan,”tandasnya.

(radar sukabumi/cr1)

loading...

Feeds