PHRI Kabupaten Sukabumi Minta Perda Miras Direvisi

Polres Sukabumi ungkap kasus miras oplosan, Selasa (10/4/2018)./Foto: Istimewa

Polres Sukabumi ungkap kasus miras oplosan, Selasa (10/4/2018)./Foto: Istimewa

POJOKJABAR.com, SUKABUMI — Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015 tentang Larangan Minuman Keras (Miras) dilobi sejumlah penggiat wisata dan hotel agar direvisi pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Hal itu dibenarkan Kabag Hukum Setda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman saat dikonfirmasi Radar Sukabumi (Grup Pojokjabar), Senin (16/4/2018).

Dijelaskan Ade, dirinya memfasilitasi Dewan Pengurus Kabupaten Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (DPK PHRI) Kabupaten Sukabumi melakukan audiensi dengan DPRD.

“Mereka (PHRI) menilai, Perda tentang Larangan Miras di Sukabumi itu melanggar Permendag nomor 20 tahun 2012. Dalam Permendag itu hanya disebutkan pembatasan saja,” katanya.

Untuk mengajukan revisi, warga atau organisasi yang berkehendak mengajukan perubahan sebelumnya harus melakukan koordinasi atau audiensi terlebih dahulu dengan DPRD.

Sebab, DPRD memiliki fungsi legislasi (pembuat perarturan) dan controling (pengawasan), selain fungsi budgeting (penganggaran).

“Saat audiensi itu kalau tidak salah berbarengan dengan adanya kejadian korban miras oplosan,” sebutnya.

Saat wartawan ini menghubungi via ponselnya, Ketua DPK PHRI Kabupaten Sukabumi belum belum bisa dihubungi.

Sementara itu, Kasat Pol PP Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman mengklaim, pihaknya selalu melakukan penertiban terhadap perdagangan Miras.

“Selama ini sejak 2014-2018 penanganan penertiban pelanggaran perda 7/2015 ada 2 tindakan. Pertama, tindakan proyustisia sidang di pengadilan tiga kasus. Kedua, tindakan non yustisi melalui pembinaan kepada pedagang jamu dan sejenisnya. Ketika dilakukan pengawasan tidak terbukti menjual miras seperti di Cicantayan, Cisaat, Simpenan, Palabuhanratu dan Pajampangan,” bebernya.

Sedangkan yang sudah diproses melalui pengadilan, kata Dedi, yakni pemilik Toko Sixty Seven di Palabuhanratu, Toko Mich-lih di Cibadak dan pedagang miras rumahan di Gunungguruh.

“Selama MTQ digelar juga, pihak kecamatan melayangkan surat edaran agar tak ada perdagangan miras. Kalau urusan revisi, silahkan itu sampaikan kepada DPRD. Kami hanya menjalankan dan menegakan Perda saja,” tukasnya.

(radar sukabumi/ryl)

loading...

Feeds