KPU Kabupaten Sukabumi Warning Kades Wajib Mundur Dijabatan Politik

Ilustrasi

Ilustrasi


POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Menanggapi ancaman Bupati Sukabumi, Marwan Hamami soal kepala desa yang menjabat di struktural partai politik beberapa waktu lalu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi, Dede Heryadi pun turut angkat bicara.

Kata Dede, berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pejabat negara, PNS maupun perangkat desa dilarang ikut kampanye partai politik.

“Kades yang menjabat di struktural partai harus memilih dua opsi. Mundur dari jabatan Kades atau mundur dari jabatan pengurus p artai, apalagi sebagai ketua partai,” kata Dede kepada Radar Sukabumi, Jumat (23/2/2018).

Ia juga berharap, pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sukabumi, memanggil para Kades yang terlibat sebagai pengurus partai.

“Para Kades dilarang turut serta dalam kampanye politik,” tandasnya.

Jika Kades ini terlibat dalam kampanye, sesuai pasal 188 UU nomor 10 2016 tentang Pilkada, aparatur negara, PNS, Kepala Desa atau Lurah diancam hukuman satu bulan hingga satu tahun kurungan dan atau denda Rp600 ribu sampai Rp6 juta.

Sebelumnya, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami melontarkan ancaman kepada seluruh Kepala Desa (Kades). Ancaman yang dilontarkan dalam sambutannya pada pelantikan 64 Kades di Aula Setda Kabupaten Sukabumi itu lantaran ia menilai, masih banyak Kades aktif menjabat dikepengurusan partai politik.

Sesuai dengan Undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kepala desa tidak boleh menjabat pegurus partai politik.

“Tercatat sejak dilantik sebagai Kades, dia harus melepaskan jabatan kepengurusannya dipolitik. Jika tidak, mereka akan diperiksa secara khusus. Selain itu, ADD (Anggaran Dana Desa) juga akan dihentikan,” ancam Marwan.
Kalau ada pihak partai yang ribut soal pemberhentian ADD bagi pelanggar, nanti orang nomor satu di kabupaten terluas se pulau Jawa dan Bali ini akan menyodorkan Undang-undangnya agar dibaca.

Lantaran, Bupati juga sebagai pelaksana konstitusi yang dibuat oleh orang-orang politik. Kendati jabatan Kades melalui pemilihan langsung seperti bupati dan gubernur, tetapi statusnya berbeda.

Untuk jabatan presiden, gubernur, bupati dan walikota, proses demokrasinya melalui jalur politik. Sedangkan Kades tidak melalui demokrasi politik.
“Mereka (Kades, red) diusung dan dipilih oleh masyarakat. Karena Kades itu sejatinya masyarakat yang diajari politik. Jadi kalau ada Kades menjabat dipartai politik, nanti akan menghambat proses pembangunan di desa. Sehingga dia wajib mundur,” bebernya.

Marwan yang juga ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi ini tidak akan memberikan batas waktu kepada Kades yang masih ‘keukeuh’ menjabat dipartai politik. Tetapi, sesuai LHP nanti, ADD itu tidak akan dicairkan.

“Contoh pengurus Golkar yang menjabat Kades sodara Ojang Sopandi. Saya minta agar dia mundur dari jabatan kepengurusan partai, dia mundur. Kalau jadi kader partai tak masalah, tapi kalau jadi pengurus apalagi menjabat ketua, itu tak boleh,” bebernya menegaskan.

(radar sukabumi/ryl)

Loading...

loading...

Feeds