Anggaran Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara Kembali Disoal

Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara. Ist

Pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara. Ist


POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi Anggaran Sukabumi (LK2TAS) kembali menyoal soal anggaran yang sudah dikeluarkan pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk proses mewujudkan pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara (KSU).

Mereka mencatat, sedikitnya Rp9 miliar telah dialokasikan pemerintah daerah sejak tahun 2004 hingga 2010 untuk proses KSU ini.

Dari nilai anggaran yang cukup fantastis itu, LK2TAS menilai pemerintah daerah hanya berkutat dalam bentuk wacana pemekaran. Artinya, meskipun sudah mengeluarkan duit sebesar sembilan miliar, rencana pemekaran sampai saat ini belum ada kepastian.

“Kalau anggaran tersebut diperuntukkan buat pembangunan, maka berapa sekolah yang bisa dibangun, berapa rumah sakit yang bisa berdiri, berapa kilometer jalan Kabupatean Sukabumi yang bisa diperbaiki. Ini artinya, jumlah yang dialokasikan pemerintah daerah untuk KSU ini tidak sedikit,” ujar Ketua Divisi Informasi dan Publikasi LK2TAS, Bakti Danurhadi kepada Radar Sukabumi (Grup Pojokjabar).

Meskipun anggaran mencapai miliaran, lanjut Bakti, tapi penggunaan anggaran tersebut belum pernah dipublikasikan kepada masyarakat luas. Padahal, jika upaya ini disampaikan kepada publik, ia meyakini usaha serius pemerintah daerah akan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Kabupaten Sukabumi.

“Pemerintah Kabupaten Sukabumi ini cukup serius mendorong terwujudnya pemekaran. Hal ini terbukti dengan angka cukup fantastik yang sudah dikeluarkan. Namun sayangnya, ini tidak dipublis kepada publik, jadi terkesan kurang mendapat dukungan,” imbuhnya.

Berdasarkan catatan Radar Sukabumi, pada 2004 lalu, Pemkab Sukabumi mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk kajian pemekaran.

Sementara pada tahun 2005, kembali dilakukan kajian persiapan bersama Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung dengan mengelontorkan dana sebesar Rp2,3 miliar.

Selanjutnya pada 2006, wacana DOB KSU ini menghabiskan anggaran Rp1,8 Miliar untuk persiapan infrastruktur percepatan pemekaran. Setahun kemudian dilakukan persiapan dan sosialisasi yang menelan anggaran Rp1,2 miliar. Untuk operasional dan perubahan PP nomor 129 dan 78 pada tahun 2008 menggunakan anggaran Rp600 juta. Pada tahun 2009, operasioanal dan pembuatan dokumen serta peta menghabiskan dana Rp1,2 miliar. Terakhir, pihak presidium ketiban dana hibah sebesar Rp150 juta.

“Nah sekarang pertanyaannya, bukti real dari anggaran itu seperti apa? Kami masyarakat punya hak untuk mengetahuinya, karena anggaran yang digunakan bersumber dari APBD,” pungkasnya.

(radar sukabumi/ren)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds