Dua Kasus Hukum Menjengkelkan di Sukabumi Selalu Diabaikan, DPRD Galau sampai…

Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi memimpin rombongan Pansus Tower melakukan konsultasi ke Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Belakangan ini setidaknya ada dua kasus hukum yang membuat publik dan sejumlah pihak geram karena kerap diabaikan.


Kassu pertama ketika Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi kembali didemo belasan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Sukabumi (Somasi) dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB HIMASI), Senin (11/12/2017).

Mereka mendesak kejaksaan supaya segera mengusut beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Sukabumi.

Dalam aksinya kali ini, selain membawa poster berisi tuntutan, para mahasiswa juga melakukan aksi tutup mulut dengan menggunakan lakban hitam.


Aksi mereka mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Di pertengahan aksi, suasana unjuk rasa sempat memanas antara pendemo dengan aparat kepolisian.
Namun beruntung, beberapa anggota nampak berupaya menahan kedua belah pihak supaya tidak terjadi keributan.

Setelah melakukan orasi di depan kantor kejaksaan, beberapa perwakilan dari pendemo dipersilahkan masuk untuk menyampaikan tuntutannya kepada pihak kejaksaan.

Dalam tuntutannya, massa meminta supaya penyidik kejaksaan segera menindak lanjuti laporan dugaan Tipikor yang terjadi pada tubuh Pemkab Sukabumi.

Seperti dugaan Tipikor pengadaan videotron pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (DKIP) tahun anggaran 2017, anggaran pengadaan layanan terpadu satu atap, penempatan dan perlindungan tenaga kerja (2016) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi yang belum selesai sejak tahun anggaran 2016 sampai sekarang.

“Kami meminta agar anggota DPRD sebagai mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) turut diperiksa,” ujar Koordinator lapangan dari PB HIMASI, Ibnu Habiburahman kepada Radar Sukabumi (Grup Pojokjabar).