DPRD Sukabumi Tegaskan Peraturan Menteri Penangkapan Lobster Sulit Diubah

Foto Ilustrasi

Foto Ilustrasi

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi mengaku, kebijakan penangkapan benur (bibit lobster) yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan, merupakan aturan baku pemerintah pusat. Sehingga DPRD Kabupaten Sukabumi sulit mengintervensi aturan tersebut.

Menurut Agus, Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus) dan Kepiting (Scylla) serta Permen Nomor 15/menjadi/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki aturan yang jelas, terlebih ada kriteria bibit lobster yang sudah memiliki aturan baku.

“Dalam permen tersebut, lobster tidak boleh diambil dalam kondisi bertelur atau ukurannya kurang dari 8 cm, kepiting boleh ditangkap di atas ukuran 15 cm dan ranjungan boleh ditangkap di atas ukuran 10 cm,” jelasnya.

Ia memahami, kondisi penangkapan benur ini tidak terlepas dari kesulitan ekonomi yang diderita para nelayan. Meski demikian, hal itu tidak bisa menjadi alasan untuk melegalkan aturan main.

loading...

Feeds