Undang Undang Perlindungan Konsumen Disoal

ilustrasi

ilustrasi

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinilai masih belum optimal dan cenderung memiliki banyak kelemahan.

Sehingga perlu dilakukan revisi guna memaksimalkan peranan UU yang berpihak terhadap konsumen.

“Ini karena perlindungan konsumen di Indonesia belum maksimal, sehingga dasar hukum perlindungan konsumen terkesan memiliki banyak kelemahan,” ungkap Direktur Program Konsentrasi Hukum Perdata Universitas Pakuan Bogor, Dinalara Butarbutar saat mengunjungi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi, belum lama ini.

Menurut Dinalara, meski BPSK sebagai lembaga pelaksana dalam penegakan perlindungan untuk konsumen, namun dinilai belum menjadi bagian utama dalam mengambil keputusan.

Hal ini, sambung Dinalara, tidak terlepas dari putusan BPSK yang masih memiliki peluang untuk digugat di pengadilan.

“Putusan BPSK masih membuka peluang untuk diajukan dan bisa digugat ke pengadilan. Sehingga kondisi tersebut menurut saya keliru,” terangnya.

loading...

Feeds