Tunjangan Transportasi DPRD Kota Sukabumi Gagal

ilustrasi

ilustrasi

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Rencana mendapatkan tunjangan transportasi pada 2017 untuk Anggota DPRD Kota Sukabumi akhirnya kandas.

Pasalnya, rancangan peraturan pemerintah (RPP) sampai saat ini belum ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo.

“Anggaran tunjangan transportasi itu sudah dialokasikan pada 2017 ini sekitar Rp2,3 miliar. Dari hasil evaluasi gubernur, belum ada regulasinya. Maka anggaran itu dicoret,” ujar Anggota DPRD dari Fraksi PDIP, Rojab Asyari, Jumat (13/1/2017).

Lantaran gagal, bukannya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, anggaran sebesar Rp2,3 miliar tersebut malah dialihkan ke pos biaya tak terduga sambil menunggu RPP hingga ditandatangani Presiden. Jika pun memang saat ini anggaran tersebut belum ada kejelasan, bisa saja anggaran itu menjadi Silpa.

“Ya sebelumnya kan didasari pertimbangan RPP tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD akan segera ditandatangani Presiden. Tentu kita harus patuh pada aturan itu,” jelasnya.

Selain itu, hasil evaluasi lainnya di APBD 2017 terdapat beberapa rencana kerja dan anggaran (RKA) dan daftar pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap SKPD yang tidak memerhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran.

loading...

Feeds