Kemendes : 47 Triliun Dana untuk Desa Tidak Cukup.

Grafis : Yuzhar Dwika//Radar Sukabumi

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kemendes PDTT, Achmad Erani Yustika, mengakui jika anggaran Rp 47 triliun yang digelontorkan pemerintah pusat untuk desa di seluruh Indonesia, tidaklah cukup. Akan tetapi, menurut dia, cukup tidaknya itu tergantung dari cara mengelola anggaran oleh desa.

Achmad menegaskan kepada pemerintah desa, jangan memikirkan jumlah anggaran yang ada sebab jika hal itu terjadi kapan pembangunan dilakukan.

“Memang setiap kali saya kunjungan ke daerah-daerah, banyak kepala desa yang mengungkapkan hal ini. Tetapi saya kembali tanya, jika memperhitungkan anggaran kapan pembangunannya. Jadi tergantung kepada pengelolaan,” kata Achmad dalam acara dialog di lokasi program Generasi Sehat dan Cerdas, Kampung Legoknyenang Desa/Kecamatan Cidahu, Kamis (18/2).

Menurut dia, di dalam satu desa terdapat berbagai bidang utama yang juga membutuhkan dorongan anggaran untuk membangunnya, di antaranya kesehatan, sosial, ekonomi dan pendidikan.


Ia mengingatkan anggaran desa tak bisa dialokasikan bagi yang bukan bidangnya, maka dari itu membangun desa tak hanya dari dana desa karena bisa dari sumber anggaran yang ada di kementerian lainnya.

“Dana desa merupakan bagian terkecil karena ada kementerian yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPMPD Kabupaten Sukabumi, Dedi Chairdiman mengakui jika pembangunan desa tak hanya sebatas mengandalkan dana desa karena ada sumber anggaran lain. Namun dalam implementasinya terdapat kendala, salah satunya ialah akses informasi yang tertutup. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan yaitu mencari akses melalui anggota DPRD dan DPR RI.

“Memang selama ini beberapa kementerian yang informasinya belum selalu terbuka, tapi hari ini barangkali teman-teman anggota di legislatif pun membuka ruang itu,” jelasnya.

Di samping itu, pihaknya akan intens menjalin komunikasi dengan OPD-OPD yang lain supaya memudahkan akes para kepala desa untuk mendapatkan informasi mengenai program-program dari kementerian terkait yang bisa bermanfaat untuk desa.

“Di samping melalui legislatif kita juga akan berdiskusi dengan OPD terkait agar bisa membuka ruang untuk kepala desa,” tukasnya.

(dri)