Terkait Kisruh Sengketa Tanah Tenjojaya, Kepala BPN Sukabumi Klaim Sesuai UU

foto:rendi/radarsukabumi BERI PERNYATAAN: Kepala BPN Kabupaten Sukabumi, Tatang Sofyan menjelaskan soal status Tenjojaya di kantornya, kemarin (18/2).

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Merasa dikambinghitamkan dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada dugaan penghilangan aset negara eks HGU PT Tenjojaya di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, akhirnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi angkat bicara.

Pihak BPN mengklaim, dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM) sudah sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku.
Kepada Radar Sukabumi, Kepala BPN Kabupaten Sukabumi, Tatang Sofyan mengatakan, dalam penerbitan SHM, pihaknya tidak serta merta mengeluarkan tanpa ada dasar yang berdasarkan undang-undang.

Sehingga, dalam penerbitannya, selain telah melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diajukan dari pemohon, juga pihaknya telah melakukan pengukuran ke lapangan.

“Kami tidak mungkin menerbitkan SHM jika berkas dari pemohon belum lengkap. Terkait dengan persoalan di lapangan, kami tidak punya wewenang masuk ke ranah situ. Hal itu tentunya sesuai dengan peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 pada BAB II pasal 2 ayat 2,” ujar Tatang Sofyan kepada Radar Sukabumi, kamisĀ (18/2).


Menurut Tatang, terkait status tanah Tenjojaya, karena masa HGU-nya telah habis, maka tanah itu kembali dikuasai negara. Adapun hak miliknya, sesuai dengan pasal 8 ayat 1 huruf a dan b, itu dapat diberikan kepada warga Indonesia dan badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.