Guru Honorer Tuntut SK Walikota Sukabumi

Foto:subhan/ radarsukabumi KUNJUNGAN: Forum Honorer Sekolah (FHS) saat berdiskusi dengan awak media Radar Sukabumi di Ruang Rapat Lantai III Graha Pena Radar Sukabumi, Jalan Selabintana, KM 3,5, Panjalu, Sukabumi, senin (15/2).

POJOKJABAR.com, SUKABUMI РForum Honorer Sekolah (FHS) Kota Sukabumi curhat kepada Redaksi Radar Sukabumi. Keluh kesah itu disampaikan mereka saat mengunjungi Graha Pena Radar Sukabumi, Jalan Selabintana, Panjalu KM 3,5, Sukabumi, senin  (15/2) petang.

Kedatangan mereka, salah satunya akibat sejumlah tenaga harian lepas (THL) di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Satpol PP Kota Sukabumi dilantik dan mendapatkan surat keputusan (SK) dari Walikota Sukabumi, M Muraz, Jumat (5/2) lalu.

“Padahal Pak Walikota mengaku sudah tidak bisa lagi memberikan SK kepada honorer. Bahkan guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah bukanlah tanggung jawab pemkot. Tetapi kenapa di Dinas Damkar dan Satpol PP bisa,” kata Ketua FHS Kota Sukabumi, Erik Chandra.

Dikatakan Erik, pihaknya tidak akan menuntut lebih jika memang alasannya moratorium dan keterbatasan anggaran. Guru honorer hanya menginginkan SK sebagai penunjang untuk mendapatkan sertifikasi.


“Kami hanya meminta SK saja. Kalau tidak ada anggaran biarkan guru honorer tidak digaji dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) jika pemkot tidak mampu. Tetapi SK itu bisa menjadi rekomendasi untuk kami mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Kalau untuk operator, kami meminta agar diperhatikan. Karena sekolah tanpa operator akan amburadul,” tutur Erik, Pembantu Kepala Sekolah (PKS) Kesiswaan yang juga Dosen Universitas Terbuka (UT) ini.

Keutamaan operator sekolah ini dibanding dengan guru baik PNS maupun honorer, lantaran, operator sebagai petugas pendataan siswa dan guru termasuk aset. Agar pihak sekolah mendapatkan BOS dan guru mendapatkan TPG pun merupakan bantuan dari operator.