Penghasut dan Mafia Tanah “Bermain” di Sukabumi

Foto Ilustrasi

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Sikap warga RT 1 Kampung Rawa Kalong Pelabuhan Ratu yang masih bertahan, diduga akibat penghasutan dan adanya mafia tanah. Untuk itu, polisi seharusnya bisa memeriksa warga, karena bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Apalagi, tetap bertahannya warga, berpotensi menganggu pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pelabuhan Ratu. Demikian disampaikan Wakil Ketua Pengurus Bantuan Hukum Perhinpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) Peradi Dwiyanto Prihartono.

“Polisi sudah bisa bertindak, sudah bisa memeriksa warga. Jika mereka terbukti dihasut, maka kasusnya bisa berlanjut menjadi masalah hukum dan menjerat orang-orang yang menghasut. Begitu pula jika terkait mafia tanah, maka bisa dilanjutkan,” kata Dwiyanto.

Menurut Dwiyanto, kasus penghasutan memang bisa dipersoalkan secara hukum. Terlebih, jika ucapannya bertujuan untuk mengganggu status hukum tanah yang akan menjadi objek pengembangan PPN Pelabuhan Ratu. Misalnya, terkait dengan mafia tanah yang justru akan memperjualbelikan lahan milik Pertamina tersebut.


“Orang yang menghasut memang harus ditata, harus dikontrol. Karena spekulan-spekulan pasti ada. Mereka memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, baik berhubungan dengan diri sendiri maupun pihak lain,” ujar Dwiyanto.