Kepala BPN Sukabumi Bakal Diperiksa Lagi, dalam Kasus Penghilangan Aset Negara

Ilustrasi Grafis : Yuzhar Dwika // Radar Sukabumi

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Peranan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi dalam kasus dugaan penghilangan aset negara seluas 299 hektare di Desa Tenjojaya, Kecamatan Cibadak, mulai disorot sejumlah kalangan. Mereka menilai, lembaga negara ini merupakan kunci dari persoalan dugaan penghilangan aset negara ini. Mengingat, yang punya kewenangan dalam pengabsahan seputar pertanahan adalah BPN.

“Yang punya hak dan wewenang dalam hal pelepasan maupun perpanjangan tanah eks HGU itu adalah BPN. Makanya dalam kasus ini, BPN memiliki peran yang sangat sakral,” ujar Tokoh Masyarakat Desa Tenjojaya, Andi Rosandi kepada Radar Sukabumi, jumat(12/2).

Menurut Andi, dalam persoalan pertanahan di Tenjojaya, ia menduga ada beberapa regulasi yang labrak oleh pihak BPN. Di antaranya tidak adanya petugas BPN yang turun ke lapangan untuk meninjau langsung lokasi eks HGU Tenjojaya.

Padahal, dari BPN pusat pada 2013 lalu telah memerintahkan pihak BPN tingkat kanwil untuk turun ke lapangan.


“Kami pernah audiensi dengan pihak BPN, alasannya mereka tidak sempat turun ke lapangan lantaran keterbatasan. Alasan ini tentunya tidak masuk akal bagi kami selaku masyarakat awam,” imbuhnya.

Selain itu, dalam hal Tenjojaya ini juga pihak BPN telah mengeluarkan sebanyak 166 sertifikat hak guna bangunan (HGB) untuk penggarap yang notabenenya bukan warga penggarap. Padahal BPN tidak pernah datang langsung ke lapangan.