Kekurangan Pegawai, Tenaga Kerja Sukarela ‘Bodong’ Makin Marak

ILUSTRASI: Sejumlah PNS menunjukkan aksi baris berbaris dalam acara HUT Korpri di Lapang Merdeka. Foto:dok:radarsukabumi

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Tenaga kerja sukarela (TKS) yang tidak memiliki legalitas dari Walikota Sukabumi (bodong) nampaknya masih marak. Hal tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan staf untuk diperbantukan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD), mengingat sampai saat ini pemerintah pusat belum membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Sampai sekarang masih ada warga yang terkadang menitipkan anaknya untuk bekerja di suatu instansi tanpa ada legalitas dari kepala daerah,” ujar Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Hanafie Zain saat ditemui di ruang kerjanya, selasa¬†(9/2).

Hanafie menilai, kondisi tersebut tentunya bisa menjadi permasalahan di kemudian hari. Karena tanpa sepengetahuan kepala daerah, sehingga tidak masuk dalam database. Tak hanya itu, di beberapa SKPD juga sudah ada yang menerapkan pekerja outsourcing (alih daya).

Misalnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempekerjakan petugas keamanan maupun sopir dengan sistem kerja outsourcing. “Kalau outsourcing itu nanti urusannya dengan perusahaan,” katanya.


Hanafie tak menampik jika sampai sekarang Pemkot Sukabumi masih kekurangan pegawai. Terutama pegawai teknis di sejumlah SKPD, seperti untuk tenaga pegawas lapangan, apoteker, analis kimia, maupun tenaga-tenaga teknis lainnya.

“Jika kita tak melakukan perekrutan tenaga sukarela atau kontrak, mau sampai kapan menunggu ada penerimaan dari pemerintah pusat,” jelasnya.