Lulusan sampai SMA, Nasib Perangkat Desa Menggantung

PELAYANAN: Seorang perangkat desa di Kantor Desa Benda Kecamatan Cicurug melayani kebutuhan administrasi warganya. FOTO:ANDRI/RADARSUKABUMI

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Nasib perangkat desa yang tidak memiliki ijazah SMA, hingga kini belum jelas. Hal ini muncul dari kententuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan,

berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum (SMU) atau yang sederajat. Termasuk dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015.

Jika merujuk kepada aturan tersebut, maka terdapat seribu orang lebih perangkat desa se-Kabupaten Sukabumi yang harus berhenti karena mereka bukan tamatan SMA.

“Rata-rata di satu kantor desa, perangkat itu sebanyak sepuluh orang. Dari jumlah itu bisa diasumsikan sampai tiga orang yang tidak memiliki ijazah SMA dikalikan 381 desa. Efektifnya, Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 per Januari,” Ketua Apdesi Kabupaten Sukabumi Andi Mulyasana, kepada Radar Sukabumi, jumat (5/2).


Namun, pihaknya masih berupaya berdiskusi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD), karena pemberhentian tak bisa semudah ini, harus ada pesangon dan sebagainya.

Andi menuturkan, di sisi lain hampir seluruh kepala desa (kades) mempertahankan perangkatnya karena alasan masa pengabdian yang sudah begitu lama. Sehingga, terdapat usulan sebagai langkah alternatif salah satu di antaranya bagi yang belum memiliki ijazah SMA diperbolehkan mengikuti sekolah paket tanpa harus berhenti bekerja sebagai perangkat desa.

Hanya saja, Kades Benda ini mengungkapkan, upaya ini juga memiliki kendala karena selama mengikuti paket, perangkat desa tersebut tak bisa mendapatkan penghasilan tetap (siltap) dari pemerintah sebesar Rp 1,5 juta/bulannya.

“Membayar perangkat selama bersekolah di paket tak menjadi kendala bagi desa yang mempunyai badan usaha desa (bumdes) diatur dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Tetapi bila tidak ada, dari mana desa membayarnya. Adapun yang bisa mendapatkan siltap, salah satu persyaratan bagi mereka yang lulusan SMA,” ujarnya.

Dengan demikian, Apdesi berharap pemerintah melalui BPMPD memberikan solusi dari beragam persoalan tersebut.

“Mudah-mudahan ada solusinya, mungkin kami Apdesi juga akan melakukan audiensi dengan Kemendagri terkait hal ini,” ujarnya. (dri)