Lima Pejabat Eselon II Bakal Jadi Tumbal Akibat Kewenangan Pemerintah Pusat

Ilustrasi Grafis : Yuzhar Dwika // Radar Sukabumi

POJOKJABAR.com, SUKABUMIĀ – Lima pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Sukabumi, bakal ‘menganggur’. Hal ini menyusul, ditariknya kewenangan beberapa dinas seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Dinas Pertambangan, Energi, Sumber Daya Mineral (PESDM), dan Dinas Pertanian.

Dengan ditariknya kewenangan oleh pemerintah pusat maupun Provinsi Jawa Barat, secara tidak langsung menghilangkan tiga organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut.

“Tidak hanya itu, jabatan asisten daerah (asda) juga bakal dikurangi dari empat menjadi tiga. Termasuk, jabatan staf ahli bupati yang tadinya lima menjadi tiga,” beber Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sukabumi, Risbandi AR kepada Radar Sukabumi, kamisĀ (4/2).

Ia mengatakan, hal itu sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan untuk mengganti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut, membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.


“Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum,” paparnya.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.