Pemkot Sukabumi Ajukan UMSK Rp 2.118.500

SOSIALISASI: Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi, Deden Solehudin memberikan materi sosialisasi peraturan ketenagakerjaan di Hotel Berlian, jumat (4/12). Foto:ikbal/radarsukabumi.

SOSIALISASI: Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi, Deden Solehudin memberikan materi sosialisasi peraturan ketenagakerjaan di Hotel Berlian, jumat (4/12). Foto:ikbal/radarsukabumi.


POJOKJABAR.com, CIKOLE – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi dalam hal ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajukan rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) ke Gubernur Jawa Barat.

“Setelah mendapatkan rekomendasi, kita sudah ajukan ke gubernur besarannya Rp 2.118.500 dari sebelumnya Rp 1.900.000, kita tinggal menunggu surat persetujuan dari pak gubernur,” ujar Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi, Deden Solehudin di sela-sela sosialisasi peraturan ketenagakerjaan di Hotel Berlian, jumat (4/12).

Deden menjelaskan perhitungan UMSK ini berbeda halnya dengan upah minimum kota (UMK). UMKS sendiri berdasarkan kesepakatan pengusaha-pengusaha ritel Kota Sukabumi yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Namun sesuai dengan aturan, nilai besaran UMSk harus di atas nilai UMK.

“Nilai tersebut kesepakatan Asprindo mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, kenaikannya sebesar 11,5 persen. Setelah ada kesepakatan lalu kami memberikan rekomendasi untuk diajukan ke gubernur,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, UMSK ini diberlakukan untuk para pekerja sektoral seperti pegawai Ramayana, Yogya dan supermarket lainnya, serta pegawai perhotelan. Pertimbangan lebih tinggi dari UMK karena dilihat jam kerja para pegawai sektoral lebih panjang waktunya.

“Dilihat dari aspek waktu, memang pegawai retail, kerjanya cukup memerlukan waktu panjang,” katanya.

Deden menambahakan berdasarkan aturan pengajuan UMKS ini memang harus mendahulukan dulu UMK, tidak bisa berbarengan. Makanya setelah persetujuan UMK turun, lalu kita ajukan UMSK ini.

“Memang aturannya seperti itu, di Desember ini kemungkinan segera turun dari gubernur tidak akan lewat tahun ini, karena di tahun 2016 harus segera ditetapkan oleh pengusaha atau perusahaan,” jelasnya.

Sementara itu mengenai persetujuan UMK, Deden mengaku telah melakukan sosialisasi kepada para pengusaha, serikat pekerja bahkan buruh. Nantinya pihak perusahaan pada Januari mendatang sudah bisa menetapkan UMK di setiap perusahaannya.

“Nanti juga kita akan melakukan monitoring penerapan UMK tersebut, tapi saya yakin di Kota Sukabumi perusahan sudah paham dan pasti menetapkan aturan UMK baru,” pungkasnya. (bal/d)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds