Pemkot Sukabumi Antisipasi Keterlambatan Pertumbuhan Ekonomi

DISKUSI : Pemerintah Kota Sukabumi menggelar acara diskusi antisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kantor Badan Penelitian Statistik Kota Sukabumi di Jalan Salabintana, kemarin. Foto:ist

DISKUSI : Pemerintah Kota Sukabumi menggelar acara diskusi antisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kantor Badan Penelitian Statistik Kota Sukabumi di Jalan Salabintana, kemarin. Foto:ist


POJOKJABAR.com, CIKOLE– Upaya untuk mengantisipasi terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015. Pemerintah Kota (pemkot) Sukabumi melakukan diskusi berserta intansi dan perusahaan swasta dan pelaku ekonomi. Hal tersebut untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusi agar tidak terjadi perlambatan ekonomi di Kota Sukabumi.

” Kami sengaja mengundang pelaku usaha dan beberapa intansi yang bersangkutan untuk membahas permasalahan ini,” ujar  Kepala Bagian Perekonomian setda Kota Sukabumi Cecep Mansur.

Selain itu, diskusi ini menindaklanjuti disposisi dari Walikota Sukabumi atas surat dari Mendagri  No. 220/5615/ SJ. pada tanggal 5 Oktober 2015 perihal tindak lanjut pertemuan Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk melakukan rapat atas rekomendasi pertemuan APPSI tersebut.

” Ada dua point yang menjadi acuan pembahasan ini, tentang mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi persoalan perlambatan ekonomi, serta meningkatkan iklim investasi di daerah dan menyederhanakan perizinan,” ujarnya.

Lebih lanjut Cecep mengatakan, gejolak lambatnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut, bisa disebabkan diantaranya oleh nilai tukar rupiah yang makin melemah yang berdampak kepada rendahanya daya beli masyarakat.

Selain itu cuaca kemarau yang berkepanjangan serta aturan hukum yang membuat investor menunda investasi. ” Hal seperti itu menjadi kajian kami untuk bisa memberikan solusi supaya bisa mengantisipasi keterlambatan ekonomi,” katanya.

Tak hanya itu, dalam diskusi ini banyak berbagai masukan dan saran yang bisa diserap oleh pemerintah Kota Sukabumi. Seperti halnya, untuk menciptakan pertumbuhan perekonomian baik, pemerintah harus bisa membuka lapangan pekerjaan, jangan sampai angka pertumbuhan penduduk tidak di imbangi dengan lapangan pekerjaan.

Selain itu, terkait masalah UKM, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) peranan UKM harus ditingkatkan, salah satunya harus memliki label Standar Nasional Indonesia (SNI), sementara  berdasarkan informasi yang didapat bahwa untuk mendapatkan SNI berkisar Rp10- Rp25 juta. ” Makanya ini akan menjadi perhatian pemkot dalam peningkatan perekonomian,” pungkasnya. (radarsukabumi/bal/d)

Daftar untuk Tonton Launching Motor Honda New PCX Klik Disini
Loading...

loading...

Feeds