Dana Pemekaran Terancam Batal

Illustrasi

Illustrasi

POJOKJABAR.com, SUKABUMI – Anggaran pengadaan lahan pemekaran wilayah, yang diperuntukan bagi calon ibukota Sukabumi Utara terancam batal digunakan. Alasannya, memasuki periode akhir tahun ini, pemerintah pusat belum juga mengesahkan pengajuan pemekaran Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi pun terpaksa harus bersabar menunggu pengesahan.

Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, pemkab telah mengalokasikan anggaran di tahun ini sebesar Rp14 miliar untuk jalan masuk sekaligus kompleks perkantoran Pemda Sukabumi Utara, di Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak. Hal itu sesuai dengan keputusan pimpinan daerah, atas penetapan Kecamatan Cibadak sebagai calon ibukota Kabupaten Sukabumi Utara.

“Anggaran yang sudah disiapkan itu sebesar Rp14 miliar. Namun nampaknya tidak akan digunakan, karena pemerintah pusat belum menyetujui pemekaran Kabupaten Sukabumi ini,” ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, M. Jaenudin, kemarin (7/10).

Dalam pengajuan pemekaran Kabupaten Sukabumi ini, lanjut Jaenudin, jika disahkan, untuk pemekaran ini terbagi pada dua daerah otonom. Yakni Kabupaten Palabuhanratu sebagai daerah induk dan Kabupaten Sukabumi Utara sebagai daerah otonom baru (DOB). Namun hingga kini, belum ada lampu hijau terkait kepastian waktu pemekaran.

“Jadi kami masih menunggu diresmikannya pengajuan pemekaran ini. Semoga saja secepatnya. Mohon doa dari semua,” jelasnya.

Disebutkan Jaenudin, supaya usulan pemekaran bisa terwujud, ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam upaya pengajuan pemekaran wilayah, di antaranya menyiapkan lahan untuk pusat pemerintahan DOB dan mengalokasikan dana pemilihan kepala daerah bagi DOB. Namun kembali Jae menegaskan, sepertinya dana pengadaan lahan Rp14 miliar tidak bisa terserap, sebab hingga akhir tahun ini belum ada penetapan pemekaran oleh pemerintah pusat. “Oleh karena itu dana tersebut akan kembali diluncurkan pada APBD tahun mendatang,” singkatnya.

Sementara itu, Sekretaris Presidium Pembentukan Kabupaten Sukabumi Utara Mandiri, Rusli Siregar menerangkan pengajuan pemekaran wilayah tinggal menunggu pengesahan dari DPR RI. Seluruh rangkaian kesiapan pembentukan DOB itu telah terpenuhi mulai dari persetujuan masyarakat melalui pemerintahan desa hingga persetujuan DPRD.

“Bahkan pemekaran wilayah Sukabumi ini sudah masuk ke dalam amanat presiden (Ampres) di era Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak hanya sampai di situ, usulan ini pun mendapatkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi layak untuk dimekarkan. Hanya saja saat ini menjelang pilkada maka pengesahan pemekaran wilayah tersebut ditunda,” singkat Rusli. (ren/t)

Feeds