PB Himasi Ragukan Kinerja Panwaslu

DIBIARKAN: Baliho raksasa (billboard) salah satu pasangan calon bupati - wakil bupati Sukabumi periode 2015-2020 terpampang dan belum juga ditertibkan di Jalan KH Ahmad Sanusi, Cisaat perbatasan Kota-Kabupaten Sukabumi.
DIBIARKAN: Baliho raksasa (billboard) salah satu pasangan calon bupati - wakil bupati Sukabumi periode 2015-2020 terpampang dan belum juga ditertibkan di Jalan KH Ahmad Sanusi, Cisaat perbatasan Kota-Kabupaten Sukabumi.
DIBIARKAN: Baliho raksasa (billboard) salah satu pasangan calon bupati – wakil bupati Sukabumi periode 2015-2020 terpampang dan belum juga ditertibkan di Jalan KH Ahmad Sanusi, Cisaat perbatasan Kota-Kabupaten Sukabumi.

POJOKJABAR.id, SUKABUMI – Wakil Ketua Umum Pimpinan Besar Himpunan Mahasiswa Sukabumi (PB Himasi), Dede Abdul Latief meragukan kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukabumi. Terkait masih maraknya alat peraga kampanye (APK) tak berlogo di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan PKPU, seharusnya APK tersebut sudah tidak ada sejak 27 Agustus lalu.

“Berdasarkan aturan, saat ini sudah tidak boleh APK dibuat oleh pasangan calon. Sebab seluruhnya sudah dibuat dan ditentukan pemasangannya oleh KPU,” ujar Dede yang juga tim sukses pasangan Akhmad Jajuli – Iman Adinugraha.

Menurutnya, sampai saat ini masih banyak sejumlah APK pasangan calon bupati dan wakil bupati Sukabumi yang masih menempel di sejumlah pohon. Seperti halnya di sekitar Jalan Badak Putih dan Jalan Pelita, Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi hingga Jalan Ahmad Sanusi, Kota Sukabumi.

“Panwaslu harus tegas dalam menyikapi hal ini, jangan sampai tebang pilih atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasan,” ucapnya.


Saat ini seharusnya Panwaslu tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat saja. Melainkan harus jemput bola dan memantau ke setiap titik. Termasuk daerah pelosok. Terlebih kata Dede, untuk wilayah bawah ada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

“Apabila tidak bisa langsung oleh Panwaslu, ya tugaskan Panwascam untuk terjun ke lapangan menelusuri APK yang masih terpasang,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Sukabumi, Hoerudin membantah jika pihaknya tidak tegas dalam membersihkan APK. Sebab menurutnya, sudah lebih dari 1.000 APK yang ditertibkan Pol PP atas rekomendasi Panwaslu beberapa waktu lalu.

“Tak hanya merekomendasikan, kami juga ikut ke lapangan untuk membersikan APK,” ungkapnya.

Akan tetapi, minimnya personel ditambah banyaknya hal yang harus diawasi oleh Panwaslu, membuat lembaga yang dipimpinnya belum bisa sepenuhnya membersihkan APK. Namun, sampai saat ini pembersihan APK masih berlangsung.

“Kalau yang di jalan wilayah kota itu harus koordinasi dengan Satpol PP Kota,” pungkasnya. (cr3/t)