Dua Pegawai Bank Diperiksa Kejaksaan

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKJABAR.id, SUKABUMI – Penyidikan kasus dugaan korupsi dan kredit fiktif di tubuh Koperasi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Sukabumi (Kohippi) senilai Rp 17,5 milliar terus berlanjut. Kini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukabumi memanggil dua pegawai salah satu perbankan Sukabumi untuk dimintai keterangan, terkait kucuran dana tersebut.

“Keterangan kedua pegawai yang bertindak sebagai tim analisis itu sangat penting, untuk melengkapi alat bukti,” ujar Kajari Sukabumi, Raja Ulung Padang didampingi Kasi Pidsus Asep Sunarsa kepada Radar Sukabumi, Senin (31/8/15).

Raja menambahkan, pemanggilan kedua pegawai bank tersebut baru kali pertama dilakukan dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana kredit di Kohippi senilai Rp17,5 miliar. Pemeriksaan dari pihak perbankan itu untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang sudah dipanggil sebelumnya. “Agendanya hari ini (kemarin, red) kita memanggil tiga orang saksi yang merupakan penerima dan dua orang dari bank,” jelasnya.

Dalam tahapan pemanggilan saksi, kemungkinan pemeriksaan terhadap pihak perbankan tidak hanya dua orang pegawai itu saja. Kemungkinan pegawai atau pejabat di salah satu bank tersebut kita akan lakukan pemanggilan, apalagi ini proses masih terus berjalan. “Tidak menutup kemungkinan pemanggilan dari pihak perbankan akan terus bertambah. Kebutuhan saksi itu kan dipilah sesuai dengan kualitasnya,” katanya.


Raja juga menyebutkan jumlah saksi tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Namun, dia tak bisa mengira-ngira jumlahnya karena harus berdasarkan data dan fakta. “Tersangka sampai saat ini masih satu orang. Kita upayakan penanganan kasus ini secepatnya bisa selesai. Kita tak bisa janjikan kapan selesainya, tapi diupayakan optimal,” tegasnya.

Sementara, kerugian dalam kasus ini masih dalam perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jawa Barat. Sampai saat ini, belum ada balasan dari provinsi. “Kita masih menunggu, tapi belum ada hasilnya,” katanya.

Mengenai dugaan korupsi senilai Rp 5 miliar yang masih dilakukan oleh Kohippi yang bersumber dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB- KUMKM) akhirnya ada peningkatan status dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan. “Namun belum ada penetapan tersangka dari kasus ini, kita masih melengkapi alat bukti. Kalau sudah memenuhi alat bukti dan pemberkasan nanti kita akan publis,” jelasnya. (bal/t)