Organisasi dan LSM Tunggu Nyali Kejari, Ungkap Kasus Bansos Sapi

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKJABAR.id, SUKALARANG – Lambannya penanganan kasus bansos sapi kelompok ternak Goalpara Kecamatan Sukalarang, mendapat kritik dari organisasi mahasiswa dan LSM. Mereka yang mengkritik dari Forum Aktivis Sukabumi untuk Rakyat (Fraksi Rakyat), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Sukabumi dan Lembaga Advokasi Masyarakat Pinggiran Nahdliyin Sukabumi (Lamps).

Organisasi ini menuntut kejaksaan agar proaktif serta transparan dalam mengungkap kasus bansos sapi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk membuka kasus korupsi sapi selebar-lebarnya. Intinya, jajaran kejaksaan harus proaktif. Semua orang yang mengetahui persoalan ini, termasuk mantan Bupati Sukabumi harus dimintai keterangan,” ungkap Ketua Fraksi Rakyat, Rozak Daud kepada Radar Sukabumi, Minggu (30/8/15).

Ia menegaskan, perkara bantuan sapi terkesan ditunda-tunda lantaran terungkap sejak 2007 lalu, akan tetapi hingga kini belum ada penetapan satu orang pun tersangka. Sehingga memberi kesan penegak hukum tak bernyali menghadapi kasus ini.


“Walaupun telah disidik oleh Kejari Cibadak, tetapi penanganan perkaranya jalan di tempat. Penyidik dapat menetapkan tersangka lainnya atau menahan tersangka yang telah ditetapkan. Kejari seperti ketakutan, terlihat dari penanganan kasus tindak korupsi ini begitu lambat dan tak ada perkembangan,” ujarnya.

Kritik yang sama juga diungkapkan Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) Sukabumi, Fahmi Setia. Ia menegaskan, dalam melakukan pengungkapan kasus korupsi sapi harus kena hingga ke akar-akarnya sebab dalam ini sudah jelas pelakunya lengkap nilai kerugian yang ditanggung negara sangat besar. Hanya tinggal menunggu keberanian dari Kejari.

“Sebenarnya, perkara tindak korupsi sudah jelas dan terang. Pihak Kejari Cibadak harus memiliki ketegasan dan keberanian untuk mengungkap korupsi sapi tersebut,” tegasnya.

Fahmi menuturkan, kasus bansos sapi ini terjadi pada 2006, dimana kelompok Goalpara menerima bantuan 231 ekor sapi dengan nilai Rp 4,3 miliar. Perjanjiannya, tahun 2013 dan 2014, sapi-sapi tersebut dikembalikan setelah melalui proses penggemukan. Namun, kenyataannya, sapi yang dikembalikan hanya empat ekor.

“Sekitar 227 ekor sapi lenyap dari kadang. Kelompok Goalpara diminta tanggung jawabnya atas hilangnya ratusan sapi bantuan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Advokasi Masyarakat Pinggiran Nahdliyin (LAMPN) Sukabumi, Subhan Jawawi AK mengatakan, keberanian dari penegak hukum hal yang ditunggu saat berhadap dengan kasus sapi ini. Hal tersebut sangat diperlukan karena semua yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi sapi harus diberikan sanksi tegas, termasuk pejabat daerah.

“Tindak tegas siapapun yang terlibat, penegakan kasusnya tidak boleh pandang bulu. Mantan Bupati Sukabumi, Sukmawijaya, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sukabumi harus diperiksa. Bupati Sukabumi dan Dinas Peternakan berkewajiban untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kelompok tani yang akan menerima bantuan,” kata Subhan.

Menurut dia, pemerintah daerah terlibat dalam hal ini, dasarnya ialah kebijakan serta lemahnya pengawasan. Pasalnya, mantan Bupati Sukabumi, Sukmawijaya dan Dinas Peternakan tidak melakukan evaluasi terlebih dahulu serta tidak melakukan pengawasan kepada kelompok penerima bantuan sapi.

“Tindak korupsi ini tidak akan terjadi kalau pengawasan dan evaluasi dilakukan pemerintah,” imbuhnya.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Kejari Cibadak Sukabumi, Dyah Ayu L Akbari mengatakan, berjanji segera menuntaskan penanganan dugaan kasus korupsi sapi yang dilakukan Kelompok Ternak Goalpara. Hanya saja, untuk mempercepat pengusutan kasus tersebut, tim jaksa terus melakukan penyelidikan di lapangan.

“Diharapkan dalam waktu dekat, semua pelaku dan orang-orang yang terlibat dugaan kasus korupsi penyelewengan sapi bisa cepat terungkap,” singkatnya. (cr5/t)