Dewan Anggap Pemkot Lemah, Soal Kasus Asusila oleh PNS

Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKJABAR.id, CIKOLE – Menanggapi kasus asusila yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi mendapatkan sorotan dan kritikan dari Anggota DPRD Kota Sukabumi. Salah satunya Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi, Faisal Bagindo yang menyayangkan pihak pemerintah tidak berani dengan tegas menyikapi kasus seperti ini. Seharusnya, Pemerintah Kota Sukabumi melakukan jemput bola untuk melakukan penyidikan kasus ini, jangan hanya berdiam diri menunggu proses hukum.

“Pemerintah harus melakukan penegakan pelanggaran PNS lebih awal sambil menunggu putusan pengadilan, agar tidak menjadi preseden buruk bagi PNS di Kota Sukabumi,” terangnya kepada Radar Sukabumi.

Langkah yang dilakukan pemerintah, harusnya instansi terkait melakukan berita acara pemeriksaan (BAP) terlebih dahulu, terlepas salah atau tidaknya, yang jelas pemerintah bertindak sesuai dengan aturan. Apalagi, pengakuan pelapor yaitu suami terlapor, katanya tidak mendapatkan respons yang baik ketika sudah mengadu ke berbagai instansi.

“Pemerintah berikan dulu sanksi sementara kepada kedua PNS tersebut apalagi didukung dengan bukti yang lengkap, dipidanakan lagi oleh suaminya. Sambil menunggu keputusan inkrah dari pengadilan,” ujarnya.


Dirinya mengaku prihatin dengan kondisi ini, tidak ada ketegasan dari pemerintah, takutnya menjadi insiden buruk bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. Berikan sanksi tegas biar ada efek jera bagi PNS yang indisipliner. “Kalau dibiarkan, nanti pandangan PNS lain bisa seenaknya melanggar aturan,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Anggota DPRD dari Frkasi PDIP, Iwan Adhar Ridwan, perlu ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota Sukabumi terhadap oknum PNS yang terlibat kasus pidana termasuk berselingkuh yang bisa berakibat hancurnya rumah tangga seseorang. Oknum PNS tersebut harus ditindak secara hukum dan aturan kelembagaan.

“Pemerintah tidak bisa hanya menerima laporan terus diam-diam saja seakan tidak ada masalah. Ini menyangkut moral PNS. Karena itu tindakkan tegas dari pemerintah dalam upaya menertibkan PNS perlu secepatnya dilakukan,” tegasnya.

Uwo sapaan akrabnya menilai, PNS merupakan unsur aparatur negara yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan maupun ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Jadi peringatan yang keras bagi PNS yang selingkuh bisa dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturan. “Sanksi PNS indisipliner sudah tertuang dalam aturannya, mungkin jika perlu diberhentikan,” pungkasnya. (bal/t)