Prioritaskan Pengungkapan Kasus Sapi

1439991065-TIN-Kasus-Penimbunan-Sapi-B

POJOKJABAR.id, SUKABUMI – Lambannya penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada hibah sapi yang merugikan negara sebesar Rp 4,3 miliar di Kampung Goalpara, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, diduga akibat banyaknya jumlah kasus yang masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibadak, namun tidak dibarengi dengan jumlah jaksa yang ada di lembaga Korps Adhyaksa yang kini dipimpin Diah Ayu L.I Akbari. Namun demikian, tim penyidik berjanji akan memprioritaskan kasus tersebut.

“Jujur saja, laporan kasus dugaan tipikor yang masuk itu puluhan. Sementara tenaga kami di sini terbatas,” ujar Kepala Kejari (Kajari) Cibadak, Diah Ayu L.I Akbari kepada Radar Sukabumi, Jumat (28/8).

Menurut Diah, saat ini jumlah jaksa yang menangani kasus dugaan tipikor hanya tiga orang. Sementara laporan kasus dugaan korupsi yang masuk mencapai 18 kasus. Sehingga, kondisi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penanganannya.


“Ini yang menjadi hambatan kami, tapi kami janji semua kasus akan ditangani dengan baik dan profesional,” imbuhnya.

Dikatakan Diah, kasus sapi tersebut merupakan kasus yang sebelumnya ditangani kepemimpinan sebelum dirinya. Meski begitu, di masa kepemimpinan Diah saat ini, kasus hibah sapi senilai Rp 4,3 miliar itu status hukumnya telah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“Lima bulan saya menjabat, kasus yang penanganannya sudah lama kini sudah naik menjadi penyidikan. Insya Allah, 30 hari pasca dinaikkan statusnya menjadi penyidikan, akan ada nama tersangka. Karena saat ini sudah kami kantongi siapa tersangkanya,” bebernya.

Dalam perjalanan kasus tersebut, hibah sapi sebanyak 235 ekor dari Kementerian Peternakan itu terjadi dan dilaporkan ke kejaksaan pada tahun 2006/2007. Dalam laporan tersebut, sapi hibah tak diketahui keberadaannya atau raib. Hingga akhirnya, akhir 2007 para kelompok penerima hibah diwajibkan mengembalikan bantuan sapi.

Kendati sudah diwajibkan mengembalikan sapi-sapi tersebut, tak ada satu kelompok pun yang mengembalikan ternaknya. Tepat pada 2013 silam, para kelompok kembali diwajibkan mengembalikan sapi. Hanya saja, dari ratusan sapi, baru empat ekor sapi yang dikembalikan.

“Pokoknya mohon dukungan dari semuanya kepada kami, supaya bisa menyelesaikan semua laporan yang masuk. Kami berjanji, akan transparan dan profesional dalam penanganannya,” singkatnya.

Sementara itu, Ketua Jaringan Intelektual Sukabumi (JIS), Bambang Rudiansyah mengapresiasi kepemimpinan Kejari Cibadak sekarang yang telah meningkatkan status hukum hibah sapi Goalpara. Sebab berdasarkan pengamatannya, kasus itu telah lama penanganannya. Sehingga, dugaan publik atas adanya permainan mata antara Kejari dengan penerima hibah, tak bisa dihindarkan.

“Semoga saja tekad memberantas tipikor di Sukabumi ini tidak padam. Jangan sampai, ada kasus yang terbengkalai,” singkatnya seraya berharap.